JAKARTA. iNews.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) pada 15 Oktober 2020. Kunker tersebut dinilai memiliki sejumlah arti penting, baik bagi diplomasi pertahanan Indonesia, maupun bagi Prabowo secara pribadi.
Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menilai dari sisi diplomasi pertahanan, ada sejumlah arti strategis dan taktis dari kunjungan tersebut. Pertama, kunjungan tersebut akan meningkatkan kerja sama pertahanan Indonesia-AS ke level yang lebih tinggi.
Polusi Udara Melanda New Delhi, Warga Serukan Demonstrasi Massal
"Sejak 2005, hubungan militer kedua negara telah mengalami proses normalisasi. Sejumlah komitmen kerja sama pertahanan telah berhasil dicapai sehingga hubungan kemitraan strategis antara kedua negara sebenarnya sudah terbentuk," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin 19 Oktober 2020.
Beberapa kerja sama itu mulai dari penyelenggaraan forum Indonesia-US Security Dialogue, International Military Education and Training (IMET), Foreign Military Financing (FMF) hingga Foreign Military Sales (FMS). Kemitraan strategis, menurut Fadli, bukan sesuatu yang ‘taken for granted’.
Dia mengatakan, relasi tersebut perlu dirawat melalui jalinan komunikasi politik intensif. Sebagai tokoh militer terdidik dan memiliki wawasan serta jaringan internasional luas, relasi antara Prabowo dengan AS akan memberi banyak manfaat bagi kepentingan pertahanan Indonesia.
Komisi I DPR Ingatkan Prabowo Tak Beli Alutsista Bekas
Kedua, dari sisi taktis, Fadli menuturkan, kunjungan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto ke AS dinilai menjadi bagian dari upaya penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Indonesia.
"Sebelum diundang ke Pentagon, kita tahu Menteri Pertahanan telah lebih dahulu melakukan kunjungan kerja ke Prancis, China, Rusia, dan Turki. Kunjungan-kunjungan itu erat kaitannya dengan diplomasi pertahanan dan rencana penguatan alutsista kita," ujarnya.
Prabowo 4 Hari di Amerika Bahas Kerja Sama Pertahanan
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku