Namun, dia mengungkapkan, rencana pembelian sejumlah pesawat tempur dari Rusia, atau kapal laut dari China, ternyata telah disambut reaktif oleh AS. Indonesia terancam dikenai sanksi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act) oleh Amerika jika meneruskan niat dan proses pembelian alutsista dari kedua negara tersebut.
Jubir Menhan : Kunjungan Prabowo ke Amerika Perkuat Kerja Sama Pertahanan
"Sebagai negara berdaulat dan menganut politik luar negeri bebas aktif, kunjungan ke Washington DC ini sangat penting dan diperlukan. Selain untuk menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara, terutama dengan negara-negara besar, kunjungan ini juga diperlukan menjaga kepentingan kita dalam peningkatan kapasitas alutsista," tutur Fadli.
Ketiga, anggota Komisi I DPR ini memaparkan, harus diakui pandemi Covid-19 berdampak serius terhadap dinamika geopolitik. Tren kerja sama antarnegara menurun, lembaga-lembaga internasional kian diabaikan fungsinya dan pada sisi sebaliknya ketegangan justru semakin meningkat.
Menhan AS Undang Prabowo ke Washington Bahas Alutsista
Fadli menuturkan, krisis yang terjadi di Semenanjung Korea, penurunan hubungan Amerika-Rusia, sikap agresif China dalam memobilisasi kekuatan militernya, ketegangan yang sempat memuncak di Laut China Selatan, semua itu telah memunculkan ketegangan yang serius di panggung hubungan internasional. Indonesia juga terkena dampaknya.
Apalagi, seperti tertuang di dalam dokumen kebijakan “Pivot to the Pacific atau Rebalancing toward Asia”, kawasan Asia-Pasifik merupakan kawasan prioritas dalam perencanaan militer, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi Amerika.
"Sebagai salah satu negara di kawasan Asia Pasifik, jika bisa memainkan kartu, Indonesia adalah aktor penting dalam peta kepentingan Amerika di Asia Pasifik," ucap politikus Partai Gerindra ini.
Itulah sebabnya, Menurut Fadli, kunjungan kerja Prabowo sangat penting untuk menjaga posisi Indonesia sebagai aktor strategis di kawasan. "Kartu ini saya kira harus dipergunakan untuk kepentingan nasional. Prabowo punya kapasitas memainkan isu-isu semacam ini," ujarnya.
- Sumatra
- Jawa
- Kalimantan
- Sulawesi
- Papua
- Kepulauan Nusa Tenggara
- Kepulauan Maluku