Pramono soal Raperda Kawasan Tanpa Rokok: Tak Boleh Ganggu UMKM

JAKARTA, iNews.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan Rancangan Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Raperda KTR) tidak boleh mengganggu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pernyataan itu sekaligus menjawab keresahan pedagang kecil soal pasal pelarangan penjualan rokok. 

"Raperda tanpa rokok itu yang paling penting tidak boleh mengganggu UMKM,” kata Pramono di Jakarta dikutip, Rabu (1/10/2025).

Baca Juga

Perang Thailand-Kamboja Pecah Lagi, Ini Perbandingan Kekuatan Militernya

Pramono menegaskan jika disahkan, Raperda KTR hanya membatasi kegiatan terkait rokok dan produk tembakau di area-area tertentu, bukan melarang aktivitas jual beli.

“Seperti yang saya sampaikan berulang kali, yang diatur itu di tempat. Misalnya, kalau ada tempat karaoke ya di karaokenya yang enggak boleh, tetapi orang berjualan di sana ya enggak boleh dilarang,” ucapnya.

Baca Juga

Raperda KTR, Pramono: Pemilik Karaoke Harus Siapkan Tempat Merokok

Sebelumnya, pedagang se-DKI Jakarta yang tergabung dalam berbagai organisasi menolak Raperda KTR. Mereka khawatir omzet berdagang anjlok akibat aturan tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) Ali Mahsun meminta DPRD DKI Jakarta untuk membatalkan pasal-pasal pelarangan yang sangat krusial bagi keberlangsungan mata pencaharian pedagang kecil. Dia menilai pendapatan 1,1 juta pedagang kecil di Jakarta terancam.

Baca Juga

Pemprov dan DPRD DKI Bahas Raperda KTR, Wajibkan Ruang Merokok di Fasilitas Publik

Baca Juga

Raperda KTR Jakarta, Vape juga bakal Dilarang di Tempat Umum

"Kami menyayangkan ketidakberpihakan wakil rakyat terhadap usaha ekonomi rakyat kecil. Ada 1,1 juta pedagang kecil, warung kelontong, asongan, PKL, dan UMKM lainnya yang terdampak dengan larangan-larangan ini. Peraturan ini jelas berpengaruh terhadap pendapatan rakyat kecil yang selama ini jadi tulang punggung perekonomian lokal," ujar Ali di Jakarta, Senin (29/9/2025).

Para pedagang, lanjut Ali, masih berpegang pada komitmen dan menagih janji perlindungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menegaskan akan memberikan kesempatan dan wadah serta akses pasar rakyat kepada para pedagang kecil untuk naik kelas. 

Baca Juga

Pramono soal Raperda KTR Jakarta: Bukan Gak Boleh Merokok, tapi Jangan di Tempat Umum

"Kami memohon perlindungan Bapak Gubernur atas janjinya yang memastikan bahwa peraturan ini tidak merugikan pedagang kecil. Kami juga memohon perlindungan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk menjamin bahwa kebijakan daerah tidak bertentangan dengan semangat kepemimpinan Presiden yang berpihak pada pelaku ekonomi rakyat kecil," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komunitas Warung Tegal Nusantara (Kowantara) Mukroni menyampaikan pasal-pasal pelarangan merokok di warung makan seperti warteg secara langsung mengakibatkan penurunan omzet secara signifikan.  Dia menilai wakil rakyat tidak menunjukkan empati pada rakyat kecil di tengah kondisi sosio ekonomi saat ini. 

"Ini menjadi beban tambahan buat kami pedagang warteg yang setiap hari berjuang untuk bertahan. Sudah banyak usaha warteg yang tumbang di tengah kondisi ekonomi saat ini. Melarang aktivitas merokok di rumah makan itu berarti wakil rakyat tidak mempertimbangkan realita usaha kecil. Pelanggan warteg bisa lari, dan itu semakin mempercepat pedagang bangkrut," ucap Mukroni.

Editor: Rizky Agustian