PTUN Jakarta Perintahkan Dewas KPK Tunda Pemeriksaan Etik Nurul Ghufron

JAKARTA, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjatuhkan putusan sela atas gugatan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron terhadap Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Gugatan itu terkait proses etik yang dilakukan Dewas KPK terhadap Nurul Ghufron.

Dalam putusan sela, hakim mengabulkan permohonan penundaan proses etik yang diajukan Ghufron.

Baca Juga

Strategi Iran Serang Zionis: Jangan Beri Warga Israel Istirahat

“Mengabulkan permohonan penundaan penggugat,” demikian bunyi putusan sela yang dilihat di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, Senin (20/5/2024).

Hakim juga memerintahkan Dewas KPK menunda pemeriksaan etik Ghufron.

Baca Juga

Dewas KPK Tunda Sidang Pembelaan Nurul Ghufron, Ini Alasannya

“Memerintahkan tergugat untuk menunda tindakan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran etik atas nama terlapor Nurul Ghufron sebagaimana Surat Undangan Pemeriksaan Klarifikasi Nomor: R-009/DEWAS/ETIK/SUK/02/2024 tertanggal 21 Februari 2024,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Nurul Ghufron menggugat Dewan Pengawas (Dewas) KPK ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. 

Baca Juga

Dewas Bacakan Putusan Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Pekan Depan

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan itu disampaikan pada Rabu (24/4/2024). Gugatan itu juga teregistrasi dengan nomor perkara 142/G/TF/2024/PTUN.JKT.

“Penggugat Nurul Ghufron. Tergugat Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi RI," demikian keterangan yang disampaikan yang dilihat Kamis (25/4/2024).

Baca Juga

Dewas KPK: Nurul Ghufron Kenal dengan Mertua ASN Kementan yang Dibantu Mutasi

Terpisah, Nurul Ghufron membenarkan gugatan tersebut. Ghufron menyebutkan gugatan itu berkaitan dengan tindakan pemerintahan oleh Dewas yang memeriksa peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran etik pada tanggal 15 Maret 2022.

“Dilaporkan kepada dewas pada tanggal 8 Desember 2023. Padahal dalam Peraturan Dewas Nomor 4 Tahun 2021 diatur tentang kedaluwarsa dalam pasal 23 bahwa kedaluwarsa laporan/temuan selama 1 tahun,” kata Ghufron saat dikonfirmasi iNews.id.

Baca Juga

Jalani Sidang Etik Penyalahgunaan Wewenang, Wakil Ketua KPK Ghufron Angkat Bicara

Dia menilai, peristiwa yang dituduhkan kepadanya seharusnya sudah kedaluwarsa pada tanggal 16 Maret 2023.

“Sehingga pada saat dilaporkan tanggal 8 Desember 2023 saja itu sudah kedaluwarsa, karenanya dewas telah lewat waktu kewenangannya untuk memeriksa peristiwa tersebut,” ungkap dia.

Oleh karena itu, Ghufron menilai Dewas KPK telah melampaui kewenangannya, sehingga dia melayangkan gugatan ke PTUN.

“Karena dewas masih memeriksa, maka saya ajukan gugatan ke PTUN Jakarta karena saya menilai tindakan pemerintahan dewas itu telah melampaui wewenangnya secara waktu,” ujar dia.

Sementara itu, Dewas KPK telah menjadwalkan pembacaan putusan etik Ghufron pada Selasa (21/5/2024). Hal ini diungkapkan oleh Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri.

"Besok (21/5) pukul 14.00 WIB. Putusan etik dewas (terhadap Nurul Ghufron)," kata Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (20/5/2024).

Editor: Rizky Agustian