Puan Maharani: DPR Baru Selesaikan 7 dari 248 RUU Prolegnas

Antara ยท Selasa, 01 September 2020 - 15:24 WIB
Puan Maharani: DPR Baru Selesaikan 7 dari 248 RUU Prolegnas

Ketua DPR Puan Maharani. (Foto: Antara)

JAKARTA, iNews.id - Ketua DPR Puan Maharani buka-bukaan soal kinerja lembaganya terkait penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024. Dari total 248 RUU prolegnas 2020-2024, DPR baru menyelesaikan 6.

Puan menuturkan, selama penyebaran pandemi virus corona (Covid-19) membuat DPR harus menyesuaikan lagi target pencapaian dalam menjalankan fungsi legislasi. Penyesuaian itu dengan menetapkan 37 RUU sebagai prioritas untuk diselesaikan pada tahun ini.

"Perkembangan atas fungsi legislasi tersebut adalah sebagai berikut, 6 RUU telah selesai pembahasan dan telah disahkan menjadi UU," katanya dalam Rapat Paripurna IV Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).

Terbaru, DPR baru saja mengesahkan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU. Dengan begitu, total UU yang disahkan DPR menjadi 7.

Puan mengatakan, kinerja pembahasan RUU tidak hanya andil DPR melainkan juga pemerintah. "Oleh karena itu, kinerja fungsi legislasi merupakan kerja bersama DPR dan Presiden," ucap politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini.

Selain itu, kata Puan, paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR yakni pada kualitas produk legislasi. Selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, produk legislasi juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Puan memastikan, DPR berkomitmen membuka ruang partisipasi dalam setiap pembahasan RUU. Dengan begitu rakyat dapat memberikan aspirasi, kritik dan masukan agar kualitas legislasi yang dihasilkan memiliki legitimasi yang kuat.

Kinerja DPR pada masa sidang 2019-2020, kata Puan, juga diisi dengan perjuangan memenuhi aspirasi rakyat di masa pandemi Covid-19. DPR terus melakukan pengawasan, legislasi dan anggaran guna memastikan kebijakan pemerintah berjalan untuk membantu rakyat yang mengalami kesulitan akibat dampak pandemi.

"Kami sangat memperhatikan penanganan pandemi Covid-19, kami terus mengawasi kebijakan pemerintah supaya terlaksana dengan jelas, konsisten dan tegas, agar penanganan Covid-19 menjadi lebih efektif dan efisien," tuturnya.

Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2019-2020 itu disampaikan Puan dalam rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR. Sejumlah Ketua DPR periode sebelumnya juga turut diundang hadir secara virtual.

Rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR dimulai pukul 10.00 WIB dengan tema "DPR Bersama Rakyat Menuju Indonesia Maju". Setelah rapat paripurna khusus dalam rangka HUT Ke-75 DPR selesai, pimpinan kemudian melanjutkan dengan Rapat Paripurna IV pukul 11.00 WIB dengan salah satu agendanya yaitu pengesahan RUU MK menjadi UU.

Editor : Djibril Muhammad