Raker dengan Komisi I DPR, Kepala Bakamla: Kami Hanya Miliki 30 Persen Sarana dan Prasarana

JAKARTA, iNews.id - Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya Aan Kurnia melakukan rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (20/9/2021). Di depan anggota dewan, Aan mengakui hanya memiliki 30 persen sarana dan prasaran ideal untuk menjaga keamanan laut Indonesia.

Aan mengatakan hal tersebut meningkatkan dampak dan risiko terhadap peningkatan pelanggaran keamanan laut. Aan mengatakan untuk meminimalisasi dampak dan risiko peningkatan kapasitas dan kapabilitas fisik seperti sarana dan prasarana sangat diperlukan. Selain itu, dibutuhkan juga adanya penguatan hukum khususnya terkait kewenangan penyidikan Bakamla.

Baca Juga

Krisis Air Memburuk, Presiden Iran Peringatkan Warga Teheran Mungkin Harus Mengungsi

“Kalau saya pinjam istilahnya Pak Bobby kemarin jadi ibaratnya kalau Bakamla ini seperti Polantas disuruh melaksanakan nilang kami dasar hukumnya belum ada, belum lengkap. Kemudian sarana fasilitasnya juga belum lengkap kondisi yang masih 30 persen itu mungkin kondisi gambaran kami seperti itu. Nah ini yang mungkin kami perlu legislasi tentunya juga perlu sarana dan prasarana untuk melaksanakan tupoksi ini,” kata Aan.

Aan mengungkapkan  ancaman keamanan di laut meningkat karena gelar operasi Bakamla tidak berjalan optimal.

Baca Juga

Bakamla Jelaskan Situasi Terkini Laut Natuna Utara

“Yang kedua situasi taktis keamanan laut yang tidak tergambar dengan jelas sehingga meningkatkan ancaman keamanan laut dan gelar operasi Bakamla yang tidak optimal. Kami sebetulnya sudah punya strategi untuk melaksanakannya tapi kami tidak bisa melaksanakan secara penuh,” ujarnya.

Aan menuturkan bahwa menyadari beban pemerintah terkait pandemi yang berdampak tidak saja kepada Bakamla tapi semua kementerian lembaga. Sehingga meningkatkan risiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurun nya kredibilitas aparat penegak hukum di laut.

"Sesuai dengan tupoksi Bakamla maka perlu kami menyampaikan kemungkinan dampak dan resiko dari kondisi riil saat ini yang pertama tentu saja menurun dan rendahnya tingkat kehadiran sarana patroli Sehingga beresiko pada peningkatan pelanggaran keamanan laut dan menurun nya kredibilitas aparat penegak hukum di laut jadi mungkin bapak ibu sudah dengar situasi di Laut Natuna Utara,” ucapnya.