Ramai Desakan Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ini Sikap KPU

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) merespons desakan sebagian masyarakat yang meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda. Penundaan Pilkada menyusul situasi pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia yang belum terkendali.

Anggota Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan, keputusan penundaan Pilkada tidak dapat diambil KPU melainkan harus disetujui bersama pemerintah dan juga DPR. Opsi penundaan Pilkada 2020 karena Covid-19 pun telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020.

Baca Juga

Berambisi Rebut Kiev, Warga Ukraina di Wilayah Dikuasai Rusia Akan Dipaksa untuk Ikut Berperang

"Kita lihat dari aspek hukum sebetulnya sudah diatur mekanismenya di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Maka lembaga yang berwenang mengambil keputusan itu tentu tidak hanya KPU tetapi KPU, DPR dan Pemerintah," katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Minggu (20/9/2020).

Sebelum ada kesepakatan Pilkada 2020 ditunda, Raka menuturkan, KPU tetap melaksanakan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020. PKPU itu berisikan tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan.

Baca Juga

PBNU Desak Pilkada Serentak 2020 Ditunda karena Covid-19

"Sikap KPU, sebelum ada perubahan tentang keputusan penundaan, maka KPU tetap melaksanakan PKPU Nomor 5 tahun 2020. Tahapan itu tentu dilaksanakan karena sebagai satu peraturan KPU, maka masih berlaku dan mengikat semua pihak," tuturnya.