Ramai Kritik terhadap Gibran, Pengamat: Belum Tentu Cerminkan Suara Mayoritas

JAKARTA, iNews.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus menjadi sorotan dan sasaran kritik di media sosial. Berbagai polemik yang menyeret namanya membuat percakapan mengenai Gibran ramai di ruang digital. Namun, tingginya intensitas kritik tersebut dinilai belum tentu mencerminkan suara mayoritas masyarakat. 

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia, Chamad Hojin mengatakan, karakter media sosial memungkinkan opini kontroversial lebih mudah mendapatkan perhatian dan mendominasi percakapan. Karena itu, ramainya kritik di ruang digital tidak bisa langsung dijadikan gambaran utuh mengenai persepsi masyarakat terhadap Gibran. 

Baca Juga

Babak Baru Polemik Ijazah Gibran, PDIP: Ada Penyalahgunaan Kekuasaan

"Karakter media sosial mengutamakan interaksi yang membuat konten kontroversial lebih mudah menyedot perhatian. Suara yang terdengar paling keras di media sosial belum tentu mewakili mayoritas sesungguhnya," kata Chamad dalam keterangan resminya, Senin (2/11/2026). 

Pandangan tersebut sejalan dengan temuan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) periode 1–10 Oktober 2026. Dalam simulasi semi-terbuka 24 nama calon presiden, elektabilitas Gibran tercatat mencapai 8,4 persen dan menempatkannya di posisi keempat. 

Baca Juga

Militan Gibran: Putusan MA Tak Otomatis Jadi Dasar Pemakzulan Wapres

Angka ini menunjukkan tren kenaikan berkelanjutan jika dibandingkan periode November 2025 (5,1 persen), Februari–Maret 2026 (6,8 persen), dan Juli 2026 (7,7 persen).

Tantangan Pembuktian Kinerja

Chamad menambahkan, serangan politik yang ditujukan untuk meruntuhkan citra seorang figur tidak selalu berujung negatif secara elektoral. Dalam banyak kasus, pola serangan seperti itu justru memperluas jangkuan pengenalan publik (awareness).

Kendati popularitas meningkat, ia mengingatkan agar Wapres Gibran tidak berpuas diri. Posisi strategis ini harus diimbangi dengan kerja-kerja nyata serta akuntabilitas kepemimpinan. 

"Meningkatnya perhatian publik tidak otomatis menghasilkan dukungan politik. Karena itu, modal politik Gibran tetap harus dibuktikan dengan kinerja, kapasitas kepemimpinan, dan penyelesaian tugas-tugas sebagai wakil presiden," katanya.

Sebelumnya, MA mengabulkan kasasi gugatan pembatalan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka yang diajukan HM Subhan. Putusan tersebut tertuang dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.