Ramai Pengibaran Bendera One Piece, PKS: Nggak Melanggar Hukum

JAKARTA, iNews.id - Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera turut merespons fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT ke-80 RI. Dia menilai tidak ada pelanggaran hukum dari pengibaran bendera itu.

Menurut Mardani, fenomena tersebut hanya bagian dari bentuk ekspresi masyarakat.

Baca Juga

Indonesia Sambut Baik Resolusi Dewan Keamanan PBB untuk Gaza

"Nggak melanggar hukum. Kadang anak itu berulah karena kurang perhatian. Kasih perhatian saja nanti kembali dekat,” kata Mardani, Senin (4/8/2025).

Baca Juga

Heboh Pengibar Bendera One Piece Ditangkap, Guru Besar Hukum UB: Berlebihan

Mardani menilai, rakyat Indonesia terutama generasi muda adalah kelompok yang cerdas dan punya kepekaan terhadap situasi yang terjadi di tengah masyarakat. Menurutnya, aspirasi masyarakat itu perlu pendekatan yang empatik, bukan reaktif.

"Harus ada hati terbuka bahwa rakyat itu cerdas dan punya hati. Bisa jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Mesti ngaji rasa. Jangan merasa pintar, tapi seharusnya adalah pintar merasa," katanya.

Menurut dia, fenomena bendera One Piece tidak perlu dibesar-besarkan. Selama tidak ada unsur kekerasan atau anarkisme, ekspresi semacam itu dinilai bisa jadi ruang dialog antara negara dan warganya.

"Nikmati aja. Kadang cuma perlu didekati dan didengar. Nanti akan kembali," ujar Mardani.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku tidak masalah dengan pengibaran bendera One Piece. Menurutnya, banyak yang suka dengan desain bendera itu sebagai kreativitas positif.

"Ya, sebenarnya kemarin kan kami menyampaikan bahwa benderanya itu nggak ada masalah. Benderanya itu kan banyak yang suka, banyak yang menyenangi bentuk bendera yang ada," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (4/8/2025). 

Menurutnya, yang tidak boleh adalah jika bendera itu disalahgunakan untuk memecah belah bangsa Indonesia.

Editor: Reza Fajri