Rangkul Google, Kemdikbud Diminta Transparan dan Akuntabel soal Digital Asing

Rizki Maulana ยท Selasa, 30 Juni 2020 - 19:45 WIB
Rangkul Google, Kemdikbud Diminta Transparan dan Akuntabel soal Digital Asing

Langkah Kemdikbud kembali disorot setelah menggandeng Google. (Foto: Kemdikbud).

JAKARTA, iNews.id - Langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) merangkul Google untuk mengajak masyarakat mengenal lebih jauh budaya serta sejarah Indonesia melalui Google Arts and Culture menuai sorotan. Kemdikbud pun diminta transparan dan akuntabel dalam setiap program mereka.

Kemdikbud sebelumnya telah menuai kontroversi setelah merangkul layanan streaming asal Amerika Serikat, Netflix, dalam program Belajar dari Rumah (BDR) di tengah pandemi Covid-19. Kemdikbud dikecam karena Netflix tak tunduk pada hukum Indonesia serta tidak membayar pajak.

Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, Kemdikbud perlu menjelaskan mekanisme kerja sama dengan Google yang menghadirkan Google Arts Project. Penjelasan itu terutama menyangkut transparansi anggaran yang dikucurkan bagi perusahaan asing dalam kerja sama tersebut.

"Kita tidak tahu mekanisme dan tendernya seperti apa? Tetapi, hal ini harus diperhatikan. Memang betul di masa Covid-19, kita butuh kolaborasi, gotong-royong, tetapi cara-cara Kemdikbud itu harus tepat. Jangan sampai anggaran negara ini dan anggaran pendidikan tersebar ke sana ke mari. Harus transparan dan akuntabel," ujar Doni di Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Dia menyayangkan pernyataan Kemdikbud yang secara langsung menyebut perusahaan asing, seperti Netflix dan Google diajak untuk bekerja sama dalam program pendidikan di tengah pandemi Covid-19, yang seharusnya tidak pantas disebutkan. Di sisi lain, Kemdikbud tidak menyebutkan mekanisme pengunaan anggaran dalam kerja sama tersebut.

Menurut Doni, mekanisme kerja sama itu yang menjadi pertanyaan. Apakah dana BOS secara eksplisit diperbolehkan untuk pembelian platform berbayar dengan menyebut merek tertentu?

Dia pun menyesalkan dalam rilis Kemdikbud menyebut merek tertentu, seperti Netflix dan Google, yang seharusnya tidak boleh disebutkan.

Selain itu, Doni menjelaskan platform kerja sama Kemdikbud dengan Google dan Netflix hanya bisa diakses siswa tertentu saja, meski disebut gratis. Pasalnya, tidak semua siswa paham dalam mengakses atau melihat langsung tayangan berbayar secara gratis, karena keterbatasan ketersediaan ponsel dan pulsa siswa.

"Ketika saya coba masuk (mengakses) karena Kementerian bilangnya gratis, tetapi rupanya hanya sebagian. Menurut saya, nggak benar seperti ini, karena jika harus memasukkan database tentu setiap siswa harus mengeluarkan pulsa, tetapi tidak semua siswa punya handphone," kata Doni.

Selain itu, dia menyoroti kedaulatan data yang perlu dijaga. Doni mengkhawatirkan Google menyaring basis data dari 50 juta anak Indonesia di tingkat dasar hingga menengah atas yang akan mengakses Google Arts and Culture dan Classroom Google.

"Kalau platform berbayar, seperti Google, mereka bisa mendapatkan data-data dari 50 juta anak Indonesia untuk kepentingannya, seperti Google Classroom, di mana data-data itu sangat penting, misalnya, harus membuat data di Classroom, sekolah harus didaftarkan dan nama grupnya didaftarkan semua, dan itu data yang sangat berharga bagi mereka lebih dari sekadar timbal balik uang," kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud dan Google melaksanakan program Google Arts Project yang dilakukan oleh Museum Nasional Indonesia. Google Arts Project merupakan sebuah program yang mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh budaya Indonesia melalui Google Arts and Culture.

Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan program ini merupakan bentuk promosi karya seni adiluhung Indonesia ke tingkat dunia melalui situs online.

Melalui platform digital ini, masyarakat kini dapat mengakses berbagai museum nasional dari puluhan negara, tempat bersejarah, dan kini lebih dari 4.000 buah koleksi wayang dari Museum Wayang Nasional dengan menggunakan smartphone di manapun mereka berada.

Editor : Zen Teguh