Ratusan Pengemudi Ojol Sampaikan Tiga Poin usai Bertemu Kemenhub

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 15 Januari 2020 - 18:07 WIB
Ratusan Pengemudi Ojol Sampaikan Tiga Poin usai Bertemu Kemenhub

Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono (tengah pakai kaca mata hitam) usai menyampaikan aspirasi di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (15/1/2020). (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Ratusan para pengemudi ojek online (Ojol) menyampaikan tiga poin saat bertemu Direktorat Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Budi Setyadi di Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pertemuan dilakukan usai ratusan para pengemudi ojek online (Ojol) atau daring menggelar unjuk rasa bertajuk "Aksi Ojol Nusantara Bergerak" di Kemenhub.

Ketua DPP gabungan transportasi roda ruda Kalimantan Timur (Kaltim) Fadel Baher mengungkapkan, pertemuan berlangsung kurang lebih 1,5 jam. Poin pertama adalah soal tarif.

"Alhamdulillah Dirjen Perhubungan Darat setuju untuk mengembalikan tarif ke daerah dan sesuai daerah masing-masing. Artinya gubernur, wali kota akan menentukan tarif masing-masing," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

BACA JUGA: 10 Pengemudi Ojol Diterima Menhub, Tuntut Kesejahteraan dan Kepastian Hukum

Kedua, payung hukum atau legalitas para pengemudi sebagai mitra ojek online. Fadel mengatakan, hal ini sudah disampaikan para pengemudi sejak jauh-jauh hari namun dalam pada hari ini Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi berjanji bakal memproses sesegera mungkin.

"Ini sudah membuka arah payung hukum ojek online ini dibahas di DPR RI. Dan 9 Februari kita akan diundang di DPR bersama garda dan beberapa daerah untuk rapat pendapat dan menyampaikan pentingnya ojol untuk kepentingan ojol di seluruh Indonesia," tuturnya.

Poin ketiga, Fadel memaparkan, para pengemudi Ojol meminta Kemenhub mengimbau aplikator ojek online agar menutup pendaftaran pengemudi ojol di daerah-daerah yang sudah padat. Permintaan ini untuk mendukung dan membuka kesempatan lebih luas lagi kepada para pengemudi.

"Terutama daerah Jawa yang menurut kami sudah padat dan Kalimantan. Ini yang akan membuat teman-teman tidak sejahtera kalau dibuka terus," ujarnya.

Ketua Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia Igun Wicaksono mengatakan pihaknya sangat berharap tuntutan dan permintaan itu dilakukan pemerintah. Dia menilai, para aplikator secara sepihak menentukan kebijakan.

"Itu tiga poin utama yang disampaikan teman-teman daerah. Jadi teman-teman daerah lain poinnya sama. Semoga pemerintah tanggap akan hal ini. Persoalan-persoalan di daerah dapat selesai," katanya.

Editor : Djibril Muhammad