Renovasi Gedung DPRD Rusak gegara Demo Dimulai Awal 2026

JAKARTA, iNews.id - Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Dewi Chomistriana mengatakan renovasi bangunan gedung DPRD yang rusak imbas demo ricuh pada akhir Agustus segera dilakukan. Pihaknya menargetkan renovasi dilakukan awal tahun 2026.

Menurut Dewi, saat ini pihaknya masih melakukan analisis terhadap kerusakan dan anggaran yang akan disiapkan untuk melakukan renovasi sejumlah bangunan tersebut. Tak hanya sebatas renovasi, di beberapa daerah juga gedung DPRD juga akan dibangun ulang karena kondisi kerusakan yang lebih fatal.

Baca Juga

China Dukung Permintaan Venezuela Desak Dewan Keamanan PBB Bahas Aksi AS

"Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata ada yang bisa hanya renovasi. Ada yang bisa rekonstruksi. Jadi sekarang ini nanti finalnya dapat, setelah tahun depan kita mulai berkontrak," ujarnya saat ditemui usai acara Peringatan Hari Habitat Nasional di Bekasi, Senin (27/10/2025).

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Dalam Negeri, beberapa gedung DPRD yang mengalami kerusakan, yakni Gedung DPRD Sulawesi Selatan di Makassar, hingga Gedung DPRD Kota Makassar.

Baca Juga

DPRD Badung Ingatkan Penyusunan RAPBD 2026 Harus Berdasarkan Kondisi di Lapangan

Selain itu, Kantor Sekretariat DPRD Solo juga ikut dibakar oleh massa aksi. Gedung Negara Grahadi dan 11 pos polisi di Surabaya juga mengalami nasib serupa. Kemudian Gedung DPRD Kediri juga ikut dijarah dan dibakar oleh massa dalam rangkaian aksi pekan lalu.

Baca Juga

DPRD Badung Terima Kunjungan DPRD Sumenep, Bahas Penguatan Keuangan Daerah

Selanjutnya, kerusakan yang akan ditangani Kementerian PU juga mencakup kerusakan Gedung DPRD di Jepara. Wilayah Banyumas, Banjar, Tasikmalaya, hingga Cirebon juga mencatat kerusakan untuk area Gedung DPRD.

Tidak hanya itu, kerusakan Gedung DPRD juga terjadi di Provinsi Palembang. Kantor Ditlantas Polda Sumatera Selatan juga turut menjadi korban perusakan massa aksi.

Dewi menjelaskan, setelah dilakukan analisis anggaran yang diperlukan untuk melakukan renovasi atau perbaikan sejumlah perkantoran tersebut kurang dari prediksi awal Rp900 miliar. Sebab ada beberapa bangunan yang cukup dilakukan renovasi.

"Saya lupa angka detailnya, yang pasti dari Rp900 miliar itu turun banyak," ucap Dewi.

Editor: Puti Aini Yasmin