Respons Wamendikdasmen soal Kasus Korupsi Laptop Kemendikbud Era Nadiem Makarim

JAKARTA, iNews.id - Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ulhaq merespons kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan Tekonologi (Kemendikbudristek) 2019-2022. Dugaan korupsi itu terjadi semasa era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Fajar menghormati proses hukum yang tengah dilakukan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Adapun Kejagung sedang mengusut kasus dugaan korupsi laptop untuk digitalisasi pendidikan 2019-2022.

Baca Juga

Seorang Pria Hindu Dibakar Hidup-hidup oleh Massa di Bangladesh, Ini Alasannya

"Kami menghormati proses yang sedang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ujar Fajar di Jakarta, Rabu (28/5/2025).

Dia menjelaskan pengadaan laptop tersebut kini di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sudah tak dilanjutkan. Program itu hanya ada di era mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim.

Baca Juga

Duduk Perkara Kasus Korupsi Pengadaan Laptop di Kemendikbudristek Rp9,9 Triliun

"Itu sudah berhenti di era Menteri yang sebelumnya. Sekarang kita sudah fokus dengan bidang-bidang yang lain," tuturnya.

Diketahui, Kejagung menaikkan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan anggaran Rp9,9 triliun di Kemendikbudristek ke tahap penyidikan. Perkara ini mulai disidik sejak 20 Mei 2025.

Baca Juga

Geledah Apartemen 2 Stafsus Eks Mendikbudristek, Kejagung Sita Laptop-HP

Baca Juga

Kejagung Geledah Apartemen 2 Stafsus Eks Mendikbudristek terkait Korupsi Laptop

Konstruksi perkara ini bermula dari pengadaan Chromebook pada 2020 yang sedianya dilakukan untuk bantuan peralatan TIK bagi satuan pendidikan untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimal (AKM). Sayangnya, ditemukan kendala pada operating system (OS) Chrome pada Chromebook karena harus menggunakan jaringan internet.

Penilaian ini tak terlepas dari uji coba pengadaan Chromebook yang dilakukan oleh Pustekom Kemendikbudristek pada 2018-2019. Penggunaan Chromebook dinilai tidak efektif lantaran tak semua wilayah mendapatkan akses internet. 

Baca Juga

Kejagung Usut Kasus Pengadaan Laptop Rp9,9 Triliun di Kemendikbudristek

Tim Teknis Perencanaan Pembuatan Kajian Pengadaan Peralatan TIK selanjutnya merekomendasikan penggunaan OS lainnya, yaitu OS Windows, untuk pengadaan bantuan TIK terbaru.

Namun, Kemendikbudristek saat itu mengganti Kajian Pertama tersebut dengan kajian baru dengan menggunakan spesifikasi OS Chrome/Chromebook. Penggantian spesifikasi tersebut dinilai bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya.

Editor: Rizky Agustian