Roy Suryo Diduga Kuasai Barang Milik Negara, Ini Respons KPK

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons kontroversi tentang politikus Partai Demokrat Roy Suryo yang disebut belum mengembalikan barang milik negara. KPK meminta agar persoalan itu dijernihkan.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengingatkan, agar tidak terjadi saling tuding sebaiknya persoalan tersebut dilaporkan ke KPK.

Baca Juga

Bagaimana Persenjataan Baru Rusia Pastikan Keseimbangan Strategis selama 1 Abad?

"Kalau memang bisa dibuktikan bahwa itu BMN (barang milik negara), barang milik negara sudah pasti milik negara, penghapusannya ada syarat-syaratnya," kata Saut di Jakarta, Rabu (5/9/2018).

Saut memastikan, jika menerima laporan mengenai barang-barang milik negara yang diduga dikuasai Roy Suryo, KPK menjamin akan mempelajari lebih lanjut mengenai status kepemilikan barang-barang tersebut.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kembali mengirimkan surat kepada politikus Demokrat yang juga mantan Menpora Roy Suryo. Dalam suratnya tertanggal 1 Mei 2018 tersebut, Kemenpora meminta agar Roy mengembalikan barang-barang milik negara yang masih berada padanya.

Surat tersebut dikirim sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) yang menemukan 3.226 barang milik negara belum dikembalikan.

Dalam surat tersebut Kemenpora meminta Roy Suryo segera mengembalikan barang milik negara untuk diinvestarisasi. Surat ditandatangani Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto.

Roy menyangkal tudingan tersebut. Dia mengaku tidak membawa barang milik negara setelah menanggalkan jabatan Menpora. Karena itu, dia keberatan dengan surat yang dikeluarkan Kemenpora.

“Saya duga dengan keras bahwa ini adalah fitnah untuk menjatuhkan martabat dan nama baik saya ditahun politik ini,” ujar Roy ketika dikonfirmasi, Rabu (5/9/2018).

Saut menegaskan, daripada menjadi polemik berkepanjangan, sebaiknya persoalan itu dilaporkan ke KPK sehingga menjadi jelas. Atau kalau memang benar ada barang negara yang dikuasai, harus dikembalikan.

"Sebaiknya dikembalikan, kemudian dibuat detil-detailnya mana yang sebenarnya belum didaftar, mana yang sudah," kata dia. Saut juga mengingatkan agar nama-nama barang yang menjadi infentaris negara dibuat daftarnya secara rinci.

Editor: Zen Teguh