RUU Omnibus Law Cipta Kerja Masuk Tim Perumus dan Sinkronisasi

Kiswondari Pawiro ยท Senin, 28 September 2020 - 18:56:00 WIB
RUU Omnibus Law Cipta Kerja Masuk Tim Perumus dan Sinkronisasi
Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi. (Foto: iNews.id)

JAKARTA, iNews.id – Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) memasuki babak baru. Daftar Inventarisasi masalah (DIM) sudah mencapai 6.652, terdiri dari 3.172 DIM tetap dan 3.480 DIM harus diubah.

Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Achmad Baidowi mengungkapkan, kini RUU Ciptaker masuk pembahasan Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Dari tim-tim tersebut, nantinya diambil keputusan tingkat pertama.

"Ya (masuk Timus). Tapi, Timus juga bagian dari DIM, konsepsi dasar kesepakatan politiknya sudah kita ambil. Nah, terus berkaitan dengan perumusan norma itu di Timus, norma pokoknya sudah kita ambil," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (28/9/2020).

Pria yang akrab disapa Awiek ini memaparkan, dalam Timus juga masih terjadi kemungkinan perdebatan. Misalnya, untuk ketentuan pesangon dalam klaster ketenagakerjaan, kesepakatannya jumlah pesangon tetap 32 kali gaji, tetapi formulasinya diubah yakni 23 kali ditanggung pengusaha dan 9 kali ditanggung pemerintah melalui mekanisme jaminan kehilangan pekerjaan.

"Itu kan kesepakatan umum, syarat-syarat PHK mengacu Undang-Undang eksisting (UU Ketenagakerjaan 13/2003) dengan formulasi yang baru. Nah, formulasi, menormalkan kesepakatan yang tadi itu kan perlu disesuaikan dalam pasal-pasal di Timus," ujarnya.

Massa pendemo RUU Cipta Kerja (Foto: Sindo/Rico Afrido)
Massa pendemo RUU Cipta Kerja (Foto: Sindo/Rico Afrido)

Sekretaris Fraksi PPP ini belum dapat memprediksi kapan RUU tersebut selesai karena tergantung tingkat kerumitan penyusunan di Timus. Selain itu, Panja juga harus meminta pendapat ahli bahasa agar tidak ada salah tafsir ataupun kesalahan dalam pengetikan dan sikap akhir masing-masing fraksi.

"Di Timus itu bisa berdebat lho soal kalimat, soal rumusan norma, misalnya 'agar dengan segera', apakah cukup 'segera' atau 'dengan segera', itu cukup berdebat di Timus," katanya.

Mengenai target, Awiek mengungkapkan, pembahasan di Baleg akan mengikuti Peraturan DPR. Seperti, kesepakatan pimpinan fraksi, DPR dan AKD dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) atau Rapat Konsultasi Pengganti Bamus, yang menyebutkan RUU yang masuk pembahasan, maksimal sudah 3 kali masa sidang.

Apakah akan diperpanjang, dia mengaku bergantung pada kesepakatan. "Kalau pemerintah pasang target (8 Oktober), kan DPR belum pasang target," ucapnya.

Editor : Djibril Muhammad