Satpol PP Usul TPU Budi Dharma Diperluas hingga Rawa Malang untuk Cegah Prostitusi

Selasa, 27 September 2022 - 11:36:00 WIB

Satpol PP mengusulkan agar TPU Budi Dharma diperluas untuk mencegah prostitusi di Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (26/9/2022). (Foto: Istimewa)

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Kota Jakarta Utara bersama dengan jajaran stakeholder terkait melaksanakan kegiatan penertiban kawasan prostitusi di Rawa Malang, Cilincing, Jakarta Utara pada Senin (26/9/2022) malam. Hal itu merupakan buntut kasus pemerkosaan gadis belasan tahun di sekitar lokasi tersebut.

Kepala Satpol PP Jakarta Utara, Yusuf Madjid mengatakan dia mengusulkan agar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Budi Dharma untuk diperluas hingga kawasan lokalisasi Rawa Malang. Usulan itu sebagai langkah jangka panjang mencegah prostitusi.

Kebijakan Luar Negeri AS Selalu Mengikuti Keinginan Israel, Ini 4 Faktanya

"Kalau dilihat kondisi lapangannya kan lebih dekat dengan pemakaman sebetulnya. Taman Pemakaman Umum Budi Dharma yang di belakangnya sudah artinya tempat-tempat seperti ini sudah tertutup oleh makam," ujar Yusuf, Senin (26/9/2022).

Area tersebut nantinya bisa dijadikan aset Pemprov DKI Jakarta yang disatukan dengan pemakaman.

Meresahkan Warga, Lokasi Prostitusi di Rawa Malang Cilincing Ditutup Malam Ini

"Langkah yang harus dilakukan Pemprov adalah bagaimana area ini bisa disatukan dengan area pemakaman. Mungkin menjadi aset Pemprov dalam bentuk aset pemakaman," jelas Yusuf Madjid.

Sebagaimana diketahui, Satpol PP Jakarta Utara bersama stakeholder terkait melakukan operasi penertiban kawasan lokalisasi prostitusi di Rawa Malang pada Senin (26/9/2022) malam.

Dalam operasi tersebut pihak Satpol PP tidak menemukan satu pun pelaku prostitusi. Namun Yusuf Madjid menyebutkan pihaknya akan terus melakukan patroli keliling untuk mencegah kegiatan prostitusi kembali marak.

Pihak Satpol PP Jakarta Utara kata Yusuf Madjid juga akan melakukan penertiban bangunan yang berdiri tanpa izin dalam skala besar di lokalisasi Rawa Malang.

"Ketika diperlukan upaya yang lebih besar, kalau mereka terus melanggar, mungkin kami lakukan penertiban terhadap bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin," tutur Yusuf Madjid.

Editor: Rizal Bomantama