Siapkan Dana Talangan Utang Kopdes, Kemenkeu Tunggu Tagihan Himbara

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyiapkan anggaran untuk membayar kewajiban jatuh tempo tahap awal pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Namun, pembayaran belum dapat dilakukan karena tagihan dari bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) belum diterima.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan pembayaran talangan akan diproses setelah Kemenkeu menerima tagihan resmi dari Himbara sesuai ketentuan yang berlaku.

Prabowo Sebut Efek Kopdes Merah Putih Baru Terasa di 2027, Ini Alasannya

“Terkait dengan pembayaran untuk KDMP, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2026, nanti Kemenkeu akan membayar setelah adanya tagihan dari Himbara,” kata Nufransa dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (18/9/2026).

Kewajiban tersebut berkaitan dengan skema pembiayaan dengan plafon kredit sindikasi dari bank Himbara sebesar Rp240 triliun. Pembayaran tahap awal dijadwalkan jatuh tempo pada 25 September 2026 dan disalurkan melalui PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himbara.

Kortas Tipikor Polri Awasi Kopdes Merah Putih, MBG hingga Sekolah Rakyat Cegah Korupsi

Nufransa menegaskan belum adanya pembayaran bukan disebabkan anggaran yang belum tersedia. Menurut dia, Kemenkeu masih menunggu dokumen tagihan dari Himbara sebagai dasar pencairan.

“Sehingga dengan demikian, sampai saat ini, kita belum menerima tagihan dari Himbara tersebut, jadi belum bisa kita bayarkan, namun anggarannya sudah kami siapkan,” terang Nufransa.

Purbaya Buka-bukaan soal Dana Kopdes Merah Putih: Uangnya Ada

Berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2026, bank harus menyampaikan permohonan penyaluran dana untuk pembayaran kewajiban pembiayaan dengan melengkapi dokumen serah terima pekerjaan dari Kementerian Koperasi yang telah direviu oleh BPKP dan/atau aparat pengawasan intern pemerintah.

Kemenkeu juga memastikan proses pencairan dana talangan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Langkah tersebut ditujukan untuk menjaga tata kelola, transparansi, serta akuntabilitas dalam pembayaran kewajiban KDMP.

“Kami senantiasa bekerja sama juga dengan kementerian dan lembaga terkait, hingga nanti pada saat pembayarannya akan terus terjaga transparansi dan juga akuntabilitasnya,” ujar Nufransa.

Editor: Puti Aini Yasmin