Sirekap Bermasalah, KPU Dituding Tak Transparan

JAKARTA, iNews.id - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mengungkapkan temuan terkait Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) KPU. KIPP menilai Sirekap bermasalah dan KPU tak memiliki kontrol terhadap sistem tersebut.

Sekjen KIPP Kaka Suminta menjelaskan telah lama mengkritisi penggunaan Sirekap karena KPU tidak transparan. Padahal Sirekap penting untuk mengawal Pemilu 2024.

Deretan Pemimpin Dunia dengan Skandal Ijazah Palsu, Putin Pun Kena

"KPU harusnya memiliki kontrol yang cukup terhadap sistem. Ini latar belakang ya, kenapa kalau kita lihat sistem di KPU ini tampak tidak baik ya untuk menyelenggarakan sebuah pemilu yang kalau kita lihat di Sirekap ini meng-cover 823.000, lebih (TPS)," kata Kaka saat dihubungi, Selasa (20/2/2024).

Kaka menuturkan, penerapan Sirekap menimbulkan masalah yang disebabkan oleh dua faktor: sistem error dan kebetulan. Faktor sistem error bisa disebabkan oleh desain pihak tertentu.

Ekspresi Ketua KPU Mengakui Sempat Hentikan Data Sirekap Pemilu 2024

"Saya masih anggap ini by accident ya, tetapi karena kelemahan KPU misalnya tidak paham. Kedua tidak punya kontrol. Ketiga tidak terbuka ke publik sistem apa yang mau dipakai," tuturnya.

Meskipun sistem informasi KPU bermasalah, Kaka menilai, ada potensi Sirekap digunakan untuk memuluskan salah satu peserta pemilu memenangi kontestasi. Namun, ia menegaskan, potensi ini masih perlu dibuktikan lebih lanjut.

KPU Temukan 1.233 TPS Salah Input Data Perolehan Suara ke Sirekap

"Apakah ada indikasi atau kecenderungan? Saya pikir ada, tetapi itu perlu pembuktian. Karena semua kewenangan yang dimiliki penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, bisa membuat pemilu ini fair dan bisa juga digunakan untuk membuat pemilu ini tidak berintegritas dengan cara cheating. Jadi potensi itu ada," kata Kaka.

Menyikapi temuan ini, Kaka mendesak perlunya audit digital forensik terhadap sistem informasi KPU oleh pihak independen. Hal ini perlu dilakukan untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem Sirekap.

"Karena KPU dalam PKPU sebutkan sebagai alat untuk sampaikan informasi, sehingga auditnya nanti sampai pada deliverinya. Apakah deliverynya sampai ke publik? Kalau publik tidak puas, ya bisa dimulai dari situ (audit forensik digital)," ucap Kaka.

"Kalau KPU tidak punya pemahaman dan kontrol yang memadai tentang sistem ini, maka saya pikir harus ada pihak independen yang harus kontrol dan memahaminya, ya sebaiknya ada pihak independen yang audit sistem ini," tuturnya.

Editor: Muhammad Fida Ul Haq