Syarat Pemakzulan Bupati: Prosedur Hukum, Nuansa Politik dan Kasus Bupati Pati Sudewo

JAKARTA, iNews.id -  Syarat pemakzulan bupati kembali menjadi sorotan setelah wacana pemakzulan mencuat terhadap Bupati Pati Sudewo. Polemik ini mengingatkan publik bahwa pemakzulan kepala daerah bukan sekadar isu politik, tetapi memiliki dasar hukum yang jelas dan proses formal yang panjang. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemakzulan adalah proses atau tata cara untuk melepaskan jabatan. Istilah ini kerap disandingkan dengan kata impeachment yang umumnya digunakan untuk jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Baca Juga

Trump Janjikan Rp33 Juta Per Warga AS dari Memungut Tarif Negara-negara Lain

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah “pemakzulan” sebenarnya tidak digunakan secara formal. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memakai istilah “pemberhentian” kepala daerah. Pemakzulan masuk dalam kategori pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir, yang diatur di Paragraf 5 Pasal 78 UU tersebut.

Dilansir dari jurnal ilmiah karya Dwi Haryadi, dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB), berikut penjelasan mengenai syarat pemakzulan bupati:

Baca Juga

Apa Itu Pemakzulan? Fakta di Balik Tuntutan Mundur Bupati Pati Sudewo

Syarat pemakzulan bupati 

Dasar Hukum: Sembilan Alasan Pemberhentian Bupati

Pasal 78 UU 23/2014 menyebutkan kepala daerah dapat berhenti karena:

• Meninggal dunia,
• Permintaan sendiri,
• Diberhentikan.

Untuk kategori diberhentikan, ada sembilan alasan:

Baca Juga

Hormati Hak Angket, Bupati Sudewo: Pemakzulan Ada Mekanismenya

• Berakhir masa jabatan,
• Berhalangan tetap selama 6 bulan berturut-turut,
• Melanggar sumpah/janji jabatan,
• Tidak melaksanakan kewajiban,
• Melanggar larangan,
• Melakukan perbuatan tercela,
• Merangkap jabatan terlarang,
• Menggunakan dokumen/keterangan palsu saat pencalonan,
• Mendapat sanksi pemberhentian sebelumnya.

Dalam praktiknya, untuk konteks lokal seperti pemakzulan bupati, alasan yang paling sering digunakan DPRD hanya empat: pelanggaran sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan, dan melakukan perbuatan tercela.

Proses Pemakzulan Menurut UU 23/2014 dan Pasal 80

Mekanisme pemakzulan bupati tidak sederhana. Ada tiga tahap utama:

1. Pendapat DPRD

DPRD harus memutuskan dalam Rapat Paripurna bahwa bupati melanggar sumpah jabatan atau melakukan pelanggaran lain yang diatur undang-undang. Keputusan ini hanya sah jika dihadiri minimal ¾ anggota DPRD dan disetujui minimal ⅔ anggota yang hadir.

 Nuansa politis sangat kental di tahap ini. Jika hubungan bupati dengan mayoritas DPRD baik, pemakzulan bisa saja kandas meskipun ada pelanggaran. Sebaliknya, jika hubungan buruk, proses bisa mulus berjalan.

2. Pemeriksaan oleh Mahkamah Agung (MA)

 DPRD mengajukan pendapat tersebut ke MA untuk diperiksa dan diputus dalam waktu 30 hari. Putusan MA bersifat final dan menjadi dasar langkah berikutnya.

Usulan ke Presiden atau Menteri Dalam Negeri
 

Jika MA memutuskan terbukti, DPRD mengusulkan pemberhentian kepada Presiden melalui Mendagri. Presiden wajib memberhentikan bupati paling lambat 30 hari setelah menerima usul.
 Jika DPRD tidak mengusulkan dalam 14 hari sejak putusan MA, Mendagri bisa langsung mengajukan pemberhentian ke Presiden.

Jalur Alternatif: Pemerintah Pusat

UU juga memberi kewenangan pemerintah pusat untuk memberhentikan kepala daerah jika DPRD tidak memproses pemakzulan meski ada pelanggaran. Prosesnya serupa: pengumpulan bukti, pemeriksaan MA, lalu pemberhentian oleh Presiden.

Nuansa Politik vs Aspek Yuridis

Secara teori, syarat pemakzulan bupati adalah persoalan hukum. Namun dalam praktik, aspek politik sering kali lebih dominan. Proses pemakzulan memerlukan mayoritas besar di DPRD, sehingga kekuatan politik, koalisi partai, dan lobi menjadi faktor penentu. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan checks and balances, tetapi juga membuka ruang kompromi atau bahkan tarik-menarik kepentingan.

Konteks Kasus Bupati Pati Sudewo

Wacana pemakzulan Bupati Pati Sudewo mencuat setelah kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen memicu protes warga. Meski kebijakan dibatalkan, sebagian pihak di DPRD dan masyarakat tetap menggulirkan desakan pemberhentian.

Namun, secara hukum, wacana tersebut baru bisa berlanjut jika memenuhi salah satu dari sembilan syarat pemakzulan dalam Pasal 78, lalu diproses melalui mekanisme Pasal 80. Tanpa proses formal di DPRD dan putusan MA, desakan publik belum bisa menghasilkan pemakzulan yang sah.

Syarat pemakzulan bupati diatur jelas dalam UU 23/2014: mulai dari sembilan alasan pemberhentian hingga prosedur tiga tahap melalui DPRD, MA, dan Presiden/Mendagri. Meskipun regulasi menekankan aspek hukum, kenyataannya proses pemakzulan sangat kental nuansa politik.

Editor: Komaruddin Bagja