Tak Kunjung Dilantik, Bupati Talaud Terpilih Dipertemukan dengan Gubernur Sulut oleh Kemendagri

Wildan Catra Mulia ยท Rabu, 15 Januari 2020 - 16:30 WIB
Tak Kunjung Dilantik, Bupati Talaud Terpilih Dipertemukan dengan Gubernur Sulut oleh Kemendagri

Bupati Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut mendatangi Kemendagri, Rabu (15/1/2020). (Foto: iNews.id/Wildan Catra Mulia)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Talaud terpilih Elly Engelbert Lasut dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey ke Kantor Kemendagri di Jakarta Pusat, Rabu (15/1). Pemanggilan keduanya bertujuan menyelesaikan polemik pelantikan bupati dan wakil bupati Talaud terpilih yang tak kunjung dilakukan Olly.

Menurut informasi dari situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), Elly dan Moktar Arunda Parapaga dinyatakan menang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dengan perolehan suara 22.656. Elly pernah menjabat sebagai bupati Talaud selama satu periode pada 2004 sampai 2009.

Elly terpilih sebagai petahana dan dilantik pada tanggal 21 Juli 2009. Dalam perjalanannya, Elly diberhentikan karena terjerat tindak pidana korupsi sesuai Putusan Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 1122.K/Pid.Sus/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

Elly kemudian diberhentikan melalui SK Mendagri RI Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 yang ditandatangani mendagri saat itu, Gamawan Fauzi pada tanggal 10 Agustus 2011. Masa jabatan Elly pada periode kedua ini dipandang sebagai masalah oleh Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey. Elly dilantik untuk kedua kalinya sebagai bupati pada 21 Juli 2009 dan putusan inkrah kasus tindak pidana korupsi yang menjeratnya keluar pada tanggal 10 Agustus 2009. Artinya Elly menjabat selama 2 tahun 1 bulan pada periode kedua.

"Kami sudah ada surat keputusan KPU yang menyatakan calon terpilih dan harus segera untuk dilantik oleh mendagri dan mereka telah mengeluarkan surat keputusan untuk pelantikan dan perintah pelantikan," kata Elly di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (15/1/2020).

BACA JUGA: Mantan Bupati Kepulauan Talaud Divonis 4,5 Tahun Penjara dan Hak Politik Dicabut

Ahli Hukum Tata Negara yang dihadirkan Kemendagri, Muhammad Rullyandi mengatakan bupati dan wabup Talaud terpilih tetap bisa dilantik karena tak cacat hukum. Dia berdasar pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22 tahun 2009. Rullyandi mengatakan masa jabatan kepala daerah dianggap satu periode kalau yang bersangkutan sudah menjalankannya selama lebih dari 2,5 tahun atau lebih dari setengah periode.

"Keputusan sudah dianggap final dan tidak ada persoalan hukum lain. Dan harus segera dilakukan pelantikan sesuai pasal 164 yang menyebut bupati dilantik oleh gubernur," kata dia.

Rully mengatakan Mendagri Tito Karnavian perlu mengeluarkan surat keputusan sebagai jawaban atas polemik ini. Meski semua pihak sepakat melihat pelantikan bupati dan wabup Talaud terpilih tidak cacat hukum.

"Kita harus melihat keputusan mendagri nanti adalah keputusan yang sesuai dengan putusan MK mengenai vonis yang telah berkekuatan hukum tetap. Tetapi dalam hal tertentu pasal 164 ayat 3 bisa diambil alih kewenangannya oleh Mendagri," ujarnya.

Sementara, Gubernur Sulut Olly mengaku enggan melantik keduanya karena berpegang pada Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 584/K/TUN/2019 tanggal 6 Desember 2019. Berdasarkan putusan itu Olly menilai Elly tidak bisa dilantik karena akan menjabat selama tiga periode, di mana hal tersebut melanggar undang-undang.

BACA JUGA: Gubernur Sulut Olly Dondokambey Cabut 42 Izin Tambang

Sedangkan menurut putusan MK pada 2009 lalu, jabatan kepala daerah baru dihitung satu periode setelah menjabat lebih dari 2,5 tahun. KPU juga diklaim sudah meloloskan Elly sebagai bupati Talaud terpilih.

Namun Olly menyatakan dirinya tak mempedulikan keputusan KPU yang menyatakan Elly menang pilkada, karena dia berpegang pada putusan MA. "Itu yang kami diskusikan. MA telah memutuskan seperti itu apakah kemudian keputusan itu diabaikan," kata dia.

Sebelumnya, pada Oktober 2019, Mendagri saat itu, Tjahjo Kumolo mengeluarkan SK yang memerintahkan agar Olly segera melantik Elly. Ini bukan SK pertama yang dikeluarkan Mendagri kepada Pemprov Sulut. Namun Olly tetap tidak mau melantik Elly.

Pemprov Sulut kemudian mengirim surat kepada Mendagri dan MA meminta pertimbangan kembali dalam persoalan ini. Sedangkan pihak Elly mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, yang kemudian memerintahkan mendagri menindaklanjuti perkara ini.


Editor : Rizal Bomantama