Tanggapan Kemlu soal Netralitas Jokowi di Pilpres 2024 Disorot Komite HAM PBB

"Kehadiran negara pihak dalam pertemuan tersebut bersifat sukarela, sukarela. Kehadiran Indonesia  merupakan bentuk komitmen pelaksanaan Kovenan Hak Sipil dan Politik secara umum, presentasi dan kehadiran Indonesia sangat diapresiasi oleh Komite HAM PBB," kata dia.

Baca Juga

Pengamat Pertanyakan Wacana Jokowi Jadi Pemimpin Koalisi Besar: Posisi Dia Apa?

Dia mengatakan, pertanyaan pada sidang tersebut yang tidak terjawab disebabkan keterbatasan waktu. Hal itu, menurutnya, sering terjadi dalam dialog interaktif di berbagai kesempatan.

"Mengenai komentar salah satu anggota Komite HAM dari Senegal dan beberapa pertanyaan lain,  memang tidak sempat ditanggapi karena pertanyaan cukup banyak dan waktu tidak memungkinkan. Situasi  tersebut sering terjadi dalam dialog interaktif seperti ini," tuturnya. 

Baca Juga

Guru Besar UGM Sebut Petisi Bulaksumur Tak Didengar Jokowi: Kami Pemikir Bangsa

Editor: Rizky Agustian