Terdapat 46.000 Kekerasan Seksual sejak 2011, Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Sindonews, Faorick Pakpahan ยท Selasa, 28 Juli 2020 - 06:47 WIB
Terdapat 46.000 Kekerasan Seksual sejak 2011, Komnas Perempuan Desak Pengesahan RUU PKS

Ilustrasi kekerasan seksual pada perempuan (foto: Ist)

JAKARTA, iNews.id - Dalam satu dekade terakhir angka kekerasan seksual pada perempuan yang dicatat Komnas Perempuan mencapai 46.698 kasus. Data ini menjadi dasar perlunya pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Dari jumlah tersebut, Komnas Perempuan menerima laporan sebanyak 23.021 kasus kekarasan seksual terjadi di ranah publik, yang meliputi 9.039 kasus perkosaan, 2.861 kasus pelecehan seksual, dan 91 kasus kejahatan siber bernuansa seksual.

Dalam rentang 2016-2019, jumlah korban kekerasan seksual yang tercatat mencapai 21.605. Meskipun angka-angka tersebut terbilang tinggi, Komnas Perempuan meyakini masih banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan di Indonesia belum terungkap.

Alasannya beragam mulai dari mendapat ancaman atau intimidasi, takut disangka menyebarkan aib, serta tidak tahu kepada siapa harus mengadu.

Komnas Perempuan juga menemukan proses peradilan para pelaku kekerasan seksual pada perempuan belum berjalan maksimal. Ini terlihat dari sedikitnya jumlah kasus yang disidangkan.

"Namun, hanya 29 persen kasus yang diproses kepolisian dan 22 persennya dari proses itu yang kemudian diputus oleh pengadilan. Artinya, proses penanganan ini masih menjadi persoalan kita," kata Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, dikutip dari Sindonews, Selasa (28/7/2020).

Fakta lain yang diungkap Komnas Perempuan adalah keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam kasus kekerasan maupun pelecehan seksual pada perempuan. Dari 115 kasus yang diadukan ke Komnas Perempuan dalam rentang waktu 2018 hingga Januari 2020, sebanyak 26 kasus melibatan ASN, 20 kasus melibatkan polisi, guru 16 kasus dan aparat militer 12 kasus.

Berdasarkan data tersebut, Siti menekankan urgensi pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksula (PKS) sebagai aturan guna melindungi perempuan dari kejahatan seksual yang kian marak. Di sisi lain, korban juga membutuhkan jaminan perlindungan dan keadilan hukum atas kerugian fisik, ekonomi sebagai akibat dari kejahatan yang dialami.

"Sudah dari 2014, kami bersama masyarakat sipil sudah mendorong perlunya RUU ini. Namun, sampai sekarang belum juga disahkan. Apalagi tahun ini RUU tersebut juga harus dikeluarkan lagi dari Prolegnas 2020," lanjutnya.

Lantaran itu, ia meminta agar pemerintah dan DPR berkomitmen untuk memasukan kembali RUU PKS dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021. Pihaknya juga akan terus mendorong agar masyarakat juga sadar tentang pentingnya beleid itu dan memberikan masukan agar rancangan tersebut semakin komprehensif.

Editor : Arif Budiwinarto