Ini 2 Alasan Komisi VIII DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Kiswondari Pawiro ยท Jumat, 10 Juli 2020 - 11:10 WIB
Ini 2 Alasan Komisi VIII DPR Tarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto. (Foto: iNews.id/Felldy Utama)

JAKARTA, iNews.id – Komisi VIII DPR menarik usulan Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Komisi yang membidangi agama dan sosial ini menilai pembahasan RUU PKS menimbulkan prokontra yang tinggi.

Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menuturkan, selain itu pihaknya juga menunggu pengesahan RUU KUHP. RUU tersebut di dalamnya memuat pembahasan ketentuan pidana di RUU PKS.

"Jadi kenapa RUU PKS kita cabut dulu karena itu prokontranya sangat tinggi. Pada pasal pemidanaan, belum bisa kita cantumkan karena pembahasan RUU KUHP belum rampung," katanya saat dihubungi di Jakarta, Jumat (10/7/2020).

Yandri menilai, payung hukum yang ada belum bisa menimbulkan efek jera terhadap pelaku kekerasan seksual. Menimbulkan efek jera kepada pelaku kekerasan tidak akan tercapai tanpa diikuti hukuman yang maksimal. Dia menyebut, ketentuan tersebut akan dimasukan dalam pembahasan RUU PKS pada tahun berikutnya.

"Tapi kalau misalkan hukumannya hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau dia dikucilkan di lingkungan tertentu, saya kira enggak apa-apa dibegitukan saja, dimaksimalkan," usul Wakil Ketua Umum PAN ini.

Meski begitu, legislator Banten II ini menuturkan Komisi VIII DPR masih ingin membahas RUU PKS pada tahun berikutnya. Pada 2020 ini, Komisi VIII DPR sedang fokus pada revisi UU Nomor 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana.

"Ya nanti kita lanjutkan lagi di tahun depan bisa, dimasukan ke prolegnas prioritas lagi. Sekarang kan UU Bencana, kita mau prioritaskan ke UU Bencana dulu. Belum diputuskan soal AKD yang bertanggung jawab, kita masih mau garap itu," tuturnya.

Yandri juga prihatin atas berbagai kekerasan terhadap anak yang semakin meningkat di masa pandemi ini. Untuk itu, Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPPA), Komisi VIII DPR selalu mengingatkan agar di masa pandemi Covid-19 anak-anak tidak terjangkit corona apalagi jadi korban kekerasan.
Pengawasan di lingkungan sekitar, menurut dia juga perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut membutuhkan kepedulian masyarakat di lingkungan masing-masing.

"Biasanya terjadi karena lingkungan tidak terlalu peduli dengan dunia anak, tidak mau repot untuk curiga atas gerakan-gerakan yang mengarah pada kekerasan anak, mereka tidak peduli akhirnya membiarkan. Anggaran pun kecil, kemudian jangkauannya luas sekali maka perlu kepedulian semua pihak khususnya lingkungan," tuturnya.

Editor : Djibril Muhammad