Tim Advokasi FPI Klaim Laporan Tewasnya 6 Laskar Diterima Mahkamah Internasional

JAKARTA, iNews.id - Eks Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI yang kini tergabung dalam tim advokasi korban penembakan enam Laskar Front Pembela Islam (FPI) Aziz Yanuar mengklaim laporan ke Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) di Den Haag telah diterima. Saat ini tim advokasi tengah menunggu proses lanjutan dari laporan tersebut.

"Sudah disampaikan beberapa hari lalu ya. Laporan diterima dan masih kita tunggu (lanjutannya)," kata Aziz saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (31/1/2021).

Baca Juga

Shutdown AS Mungkin Berakhir setelah 40 Hari yang Melumpuhkan

Selanjutnya, ujar Aziz, tim advokasi akan terus menggaungkan permasalahan tersebut ke pihak-pihak internasional. Hal ini dilakukan seperti dulu, ketika  banyak pihak internasional ikut menyoroti kasus tewasnya enam Laskar FPI.

"Tim juga akan gaungkan ini terus ke dunia internasional ya, sebagaimana dulu kita pernah jadi sorotan internasional," ujarnya.

Baca Juga

Apresiasi Kunjungan ke Ormas Islam, PKS: Kapolri Paham Kondisi Sosiologis Masyarakat

Diketahui, pelaporan kasus tewasnya enam Laskar FPi sempat berpolemik. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai upaya Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) membawa masalah ini ke Mahkamah Internasional akan mengalami hambatan.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, Indonesia bukan merupakan negara anggota Internasional Criminal Court atau Mahkamah Internasional karena belum meratifikasi Statuta Roma. 

Baca Juga

Sebut Islam Agama Arogan, Abu Janda Diperiksa Polisi 1 Februari

"Karena itu, Mahkamah Internasional tidak memiliki alasan hukum untuk melaksanakan suatu peradilan atas kasus yang terjadi di wilayah jurisdiksi Indonesia. Sebab Indonesia bukan negara anggota state party," kata Ahmad Taufan dalam keterangan tertulis, Senin (25/1/2021).

Baca Juga

Jokowi Sebut NU Selalu di Garda Terdepan Bela Kepentingan Bangsa dan Negara

Selain itu, ujar Ahmad Taufan, unsur unable dan unwilling yang tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya hal tersebut, lantaran saat ini masih dalam proses, baik oleh polisi maupun Komnas HAM. 

"Dengan begitu, mekanisme peradilan Indonesia tidak sedang dalam keadaan kolaps sebagaimana disyaratkan Pasal 17 ayat 2 dan ayat 3 dari Statuta Roma," ujarnya. Riezky Maulana 

Baca Juga

BNI dan Jamkrindo Salurkan Sembako untuk Warga Terdampak Pandemi di Serang

Editor: Agus Warsudi