Tim Hukum AMIN Nilai Keterangan 4 Menteri di MK Tak Sesuai Kenyataan: Kami Punya Buktinya

JAKARTA, iNews.id - Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (AMIN) menampik pernyataan empat menteri yang bersaksi di sidang sengketa Pilpres 2024, Jumat (5/4/2024). Keterangan para menteri itu dinilai tidak sesuai kenyataan.

Ketua Tim Hukum Nasional AMIN Ari Yusuf Amir mengatakan, pihaknya sama sekali tidak mempermasalahkan pemberian perlindungan sosial seperti yang disampaikan. Masalahnya, kata dia, anggaran negara yang sebagian besar berasal dari pajak masyarakat digunakan untuk meningkatkan elektabilitas pasangan calon (paslon) tertentu.

Baca Juga

Pria India Curiga Istri Selingkuh lalu Membakarnya hingga Tewas

“Kami punya beberapa buktinya dan sudah kami sampaikan kepada majelis hakim,” kata Ari, Jumat (5/4/2024).

Ari menambahkan, ada beberapa indikasi penggunaan uang pajak masyarakat untuk meningkatkan perolehan suara salah satu paslon. Seperti saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan 30 kali kunjungan kerja yang 50 persen di antaranya ke Jawa Tengah (Jateng) selama periode 22 Oktober 2023–1 Februari 2024.

Baca Juga

MK Sentil DKPP soal Sanksi Peringatan Keras KPU: Kalau Ada Pelanggaran Lagi, Harus Dibuang

"Jika memang daerah yang dikunjungi adalah daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, cukup banyak daerah yang kemiskinannya tinggi tapi tidak dikunjungi seperti Aceh,” ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, penjelasan Menkeu Sri Mulyani yang menjadikan kenaikan subsidi energi sebagai alasan tentu tidak tepat. Pasalnya, kenaikan belanja bansos bisa dilihat setelah subsidi energi dikesampingkan.

Baca Juga

Tunjukkan Peta Kunjungan Kerja Jokowi, Hakim MK Saldi Tanya ke 4 Menteri: Kenapa Sering ke Jawa Tengah?

Berdasarkan data APBN Kinerja dan Fakta yang diterbitkan secara bulanan oleh Kemenkeu, kata Ari, terlihat realisasi Bansos (Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Bantuan Iuran JKN) 2023 adalah Rp156 triliun, atau hampir Rp13 triliun lebih tinggi dari jumlah yang dianggarankan yaitu Rp143,52 triliun. Di sisi lain, jika bansos menargetkan masyarakat miskin, jumlah warga miskin justru menurun dari 9,57 persen pada 2022 menjadi 9,36 persen pada 2023.

“Kenaikan ini menjadi pertanyaan. Apalagi jika dibandingkan dengan realisasi bulan Januari 2022, 2023, 2024. Pada tahun 2022, realisasi bansos pada bulan Januari adalah Rp2,47 triliun. Sementara pada tahun 2023 mencapai Rp3,88 triliun. Angka tersebut melonjak menjadi Rp12,45 triliun pada tahun 2024. Apa yang menyebabkan kenaikan realisasi bansos sebesar 220 persen ini secara spesifik di bulan Januari 2024?," tuturnya.

Baca Juga

Hakim MK Bawa Peta Jokowi Bagikan Bansos: Kenapa Lebih Pilih Jateng Dibandingkan ke Tempat Lain?

Jika bansos disalurkan karena kenaikan harga beras, kata dia, justru aneh. Sebab jumlah impor beras lebih tinggi daripada penurunan produksi beras. 

Pada 2023, kata dia, produksi beras turun 0,6 juta ton dibandingkan 2022. Sementara impor beras, naik 2,63 juta ton dibandingkan dengan 2022. Logikanya, dengan kenaikan impor yang jauh lebih besar dari penurunan produksi, harga beras akan stabil. 

Baca Juga

4 Menteri Jokowi Tak Disumpah di Sidang MK, Ini Penjelasan Hakim Konstitusi

“Jika kita lihat subsidi nonenergi, jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan turun 17 persen, tapi realisasi anggarannya naik 41 persen. Jumlah orang yang mendapatkan subsidi KUR juga turun 39 persen, tapi subsidi kredit program yang sebagian besarnya adalah KUR justru meningkat 60 persen,” terangnya.

Ari melanjutkan, penerima bansos adalah masyarakat miskin. Bansos efektif untuk meningkatkan perolehan suara petahana atau kandidat yang didukung petahana.

Karena itu, setidaknya ada 2 potensi implikasi negatif penggunaan bansos untuk meningkatkan perolehan suara. 

Pertama yakni upaya pengentasan kemiskinan tidak akan maksimal karena dampak dari bansos terhadap probabilitas kemenangan tergantung dari jumlah orang miskin. Kedua, tidak terciptanya persaingan elektoral yang sehat karena kandidat petahana atau yang didukung petahana mendapatkan keuntungan akibat dukungan kebijakan bansos oportunistik.

“Dalam kondisi terburuk, kandidat yang tidak kompeten namun didukung oleh petahana akan memiliki kemungkinan terpilih lebih tinggi dibandingkan dengan kandidat lainnya yang jauh lebih kompeten. Bisa dibayangkan bagaimana kondisi Indonesia di masa yang akan datang jika hal ini terjadi," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian