TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Investor Asing Masuk Era Soeharto dan SBY

Aditya Pratama ยท Kamis, 22 November 2018 - 01:12 WIB
TKN Jokowi-Ma'ruf Sebut Investor Asing Masuk Era Soeharto dan SBY

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Arsul Sani. (Foto: iNews.id/ Felldy Utama).

JAKARTA, iNews.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Capres dan Cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai kebijakan penanaman modal asing, khususnya terkait direct investment (penanaman modal langsung tanpa melalui pasar modal) bukan terjadi pertama kali pada era saat ini. Kebijakan tersebut sudah diawali ketika era Presiden Soeharto.

Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing, berbagai bidang usaha yang tadinya tertutup rapat kepada asing menjadi terbuka bebas.

"Kemudian tentu ada yang dibuka di mana asing dibolehkan mayoritas. Bahkan 100 persen itu sudah terjadi sejak pemerintahan Pak Harto dari awal," ujar Arsul di Media Center Jokowi-Ma'ruf, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (21/11/2018).

Bahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menyebut saat Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode juga telah melahirkan undang-undang tentang penanaman modal asing. Selain itu undang-undang tentang pokok agraria yang masih mengatur hak guna bangunan dan hak guna usaha.

"Di zaman Pemerintahan SBY, Undang-Undang Penanaman Modal sudah mengatur kemungkinan pemberian hak guna usaha atau hak guna bangunan langsung dengan perpanjangannya sekaligus di depan. Tidak lagi 30 tahun, tapi sudah jauh lebih dari itu. itu sebenernya kan sudah liberalisasi," ucapnya.

Menurutnya, faktor liberalisasi karena di belahan dunia mana pun terjadi globalisasi. Antara satu negara dengan negara lain ada saling ketergantungan. Aspek persaingan untuk mendapatkan investasi asing juga termasuk untuk investasi yang masuk dari luar.

"Bagi kita yang penting, beberapa bidang usaha yang sejak awal itu dikatakan tidak boleh dimasuki asing kan masih tetap. Contoh, pabrik senjata, itu kan tidak kemudian dirileksasi," katanya.

Pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XVI demi menarik aliran modal asing lebih banyak. Diharapkan, melebarnya defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa ditutupi dan kurs rupiah bisa kembali menguat.

Untuk menarik investor asing, jenis-jenis usaha yang selama ini investor asing dilarang masuk, akan dibuka lebih banyak lagi. Saat ini, jenis usaha tersebut diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Editor : Kurnia Illahi