TKN: Solusi BPN untuk BPJS Kesehatan Hanya Gali Lubang Tutup Lubang

JAKARTA, iNews.id - Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo - Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menilai solusi yang ditawarkan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto - Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) terkait dengan defisit Badan Penyelenggara Jamin Sosial (BPJS) Kesehatan sebagai tindakan gali lubang tutup lubang.

Untuk diketahui sebelumnya, Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Gamal Albinsaid mengatakan, masalah yang dialami BPJS Kesehatan sejak 2014 adalah defisit anggaran. Untuk mengurangi permasalahan tersebut, solusinya dengan menaikkan anggaran kesehatan dengan cara mengalihkan dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Baca Juga

Lukashenko Akui Rudal Oreshnik Rusia Dikerahkan di Belarusia

Menanggapi hal itu, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Irma Suryani Chaniago mengatakan, memindahkan anggaran dari suatu kementerian ke kementerian lain tidak akan menyelesaikan masalah.

"Kami menilai narasi Gamal Albinsaid tekait BPJS Kesehatan tidak lebih dari sekadar gali lubang tutup lubang, yaitu dengan memindahkan pos anggaran kementerian lain untuk mensubsidi anggara BPJS Kesehatan. Hal itu tidak efektif dan lebih kepada pencitraan semata," ucap Irma di Jakarta, Jumat (15/3/2019).

Baca Juga

Siti Aisyah Bebas, TKN: Bukti Negara Hadir Lindungi Pekerja Migran

Anggota DPR ini menuturkan, untuk menangani permasalahan defisit BPJS Kesehatan, pemerintah telah memiliki solusi yang komprehensif sehingga tidak perlu memotong anggaran kementerian lain.

Irma menambahkan, pemerintah saat ini terus berupaya meningkatkan layanan kesehatan di tingkat dasar yakni Puskesmas dan Klinik sehingga masyarakat tidak langsung datang ke rumah sakit rujukan. Dengan cara demikian, rumah sakit rujukan dapat lebih fokus menangani penyakit yang membutuhkan penanganan maksimal.

Baca Juga

TKN Jokowi-Ma'ruf Amin: Siapa yang Mau Percaya Survei Internal BPN?

Selain itu, dia menambahkan, pemerintah juga terus berupaya memaksimalkan iuran bagi peserta, termasuk meningkatkan kontribusi dari pemerintah daerah. Mengingat, saat ini pemerintah daerah juga memiliki anggaran pemeliharaan kesehatan masyarakat.

"Jadi solusi Pemerintah untuk menghindari defisit BPJS Kesehatan cenderung lebih realisits yaitu mengedepankan penyesuaian tarif per kunjungan, memaksimalkan iuran bagi peserta kecuali peserta khusus BPJS Kesehatan," kata Irma.

Editor: Djibril Muhammad