Tom Lembong Kecewa Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar, Minta Jaksa Transparan

JAKARTA, iNews.id - Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong kecewa didakwa merugikan negara sebesar Rp578 miliar terkait kasus dugaan korupsi impor gula. Dia menyebut jaksa tidak melampirkan dasar penghitungan kerugian negara tersebut.

“Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, tidak ada lampiran audit BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang menguraikan dasar penghitungan kerugian negara tersebut,” kata Tom usai menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Baca Juga

Mampu Lumpuhkan Militer India, Jet Tempur JF-17 Thunder Laris Manis di Pasaran

Dia mengklaim dakwaan jaksa tidak mencerminkan realita yang terjadi. Dia meminta jaksa transparan terkait kerugian negara.

“Dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin terkait isu kerugian negara. Secara umum saya melihat dakwaan tidak mencerminkan dengan akurat realita yang berlaku pada saat itu ya di saat masa-masa yang diperkarakan,” ujar dia.

Baca Juga

Majelis Hakim Tegur Tom Lembong saat Silangkan Kaki di Sidang Korupsi Impor Gula

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Tom Lembong merugikan negara sebesar Rp578 miliar. Kerugian itu terkait kasus dugaan korupsi impor gula.

Baca Juga

Jaksa Ungkap Perbuatan Tom Lembong: Beri Izin Impor Gula saat Stok Mencukupi

Jaksa juga mengungkapkan terdapat 10 orang yang menerima cuan dari kasus korupsi impor gula pada 2015-2016. Totalnya mencapai Rp515.408.740.970,36 atau Rp515 miliar. 

Baca Juga

Tom Lembong Didakwa Rugikan Negara Rp578 Miliar terkait Kasus Korupsi Impor Gula

Angka tersebut merupakan bagian dari total kerugian keuangan negara yang mencapai Rp578.105.411.622,47 atau Rp578 miliar. Namun, jaksa tidak menyebutkan adanya keuntungan yang didapatkan Tom Lembong untuk memperkaya diri dalam dakwaan tersebut.

Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Editor: Rizky Agustian