TPDI Duga Hasto Dijadikan Tumbal Politik Balas Dendam Kekuasaan

JAKARTA, iNews.id - Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) menduga Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto bakal dijadikan tumbal politik balas dendam kekuasaan. Hasto sebelumnya diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hilangnya tersangka kasus korupsi Harun Masiku.

Penyidik KPK juga menyita sejumlah barang Hasto seperti handphone hingga buku catatan.

Baca Juga

Negara Eropa Ini Memiliki 23.548 Penduduk yang Berusia Lebih dari 100 Tahun

Koordinator TPDI Petrus Selestinus menyebut, apa yang dilakukan oleh KPK sangat kental bernuansa politik. Dia menilai ada indikasi Hasto dipermalukan lewat kasus ini.

"Hasto diduga kuat dijadikan sebagai tumbal politik balas dendam kekuasaan," kata Petrus Selestinus dalam keterangannya, Selasa (11/6/2024).

Baca Juga

Kata Ketua KPK soal HP Sekjen PDIP Hasto Disita terkait Kasus Harun Masiku

Dia menduga, barang yang disita tersebut dijadikan alat bukti permulaan oleh KPK untuk memproses hukum Hasto.

Petrus mengingatkan, Hasto berstatus saksi bukan tersangka. Menurutnya, sesuai prinsip hukum acara tentang penyitaan, barang yang disita harus merupakan hasil kejahatan atau alat untuk melakukan kejahatan serta dilakukan berdasarkan KUHAP dan ketentuan pasal 46 dan 47 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"Ternyata KPK menunjukan sikap dan perilaku yang arogan, pamer kekuasaan bahkan memperlakukan Hasto sebagai seorang tersangka, karena KPK serta merta melakukan upaya paksa dengan menyita HP dan tas tangan milik Hasto di luar prosedur hukum," ujarnya. 

Menurut Petrus, tindakan KPK itu menjadi tidak sah dan lembaga antirasuah itu harus segera mengembalikan barang milik Hasto.

"Implikasi hukum lainnya adalah KPK bisa digugat praperadilan dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke pengadilan," kata Petrus.

Editor: Reza Fajri