TPN Ganjar-Mahfud Tegaskan Bansos Berasal dari Uang Rakyat: Jangan Dipolitisasi dan Diklaim

Tak hanya itu, TPN Ganjar-Mahfud meminta penyaluran bansos sebaiknya tidak disalurkan pada masa kampanye agar tidak dipolitisasi pun dianggap sebagai sikap untuk menghentikan penyaluran bansos.

"TPN Ganjar-Mahfud tidak mengadvokasi penghentian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang kami kritisi adalah bansos itu dari uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini, jangan ada klaim sepihak," tegas Todung. 

Dia menambahkan, TPN Ganjar-Mahfud menghendaki proses Pilpres 2024 berlangsung  jujur, adil, dan berlandaskan hukum. Dengan demikian, segala bentuk politik uang termasuk politisasi bansos atau kebijakan pemerintah yang disetujui DPR harus menjadi perhatian semua pihak yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pemilu 2024. 

“Perlu diingat, TPN Ganjar-Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan KTP Sakti, yang isinya adalah agregasi semua bansos dalam satu kartu. Inilah wujud komitmen paling tinggi  Ganjar-Mahfud untuk menyejahterakan rakyat Indonesia," katanya.

Editor: Faieq Hidayat