TPN soal Reklame Prabowo-Gibran di Atas Pos Polisi: No Viral, No Action

JAKARTA, iNews.id - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud menyesalkan pemasangan reklame Prabowo-Gibran di Pos Polisi Mojokerto, Jawa Timur dan pagar RS Bhayangkara Serang, Banten. Pemasangan alat peraga kampanye (APK) ini jelas telah melanggar aturan karena dipasang pada fasilitas milik pemerintah.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak pelanggaran tersebut.

Baca Juga

Media Asing Soroti Keputusan Indonesia Nobatkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional

"Kami mendorong Bawaslu memproses pelanggaran ini sesuai aturan yang berlaku dan hasilnya disampaikan ke masyarakat," ujar Ronny, Kamis (21/12/2023).

Menurutnya meski baliho tersebut sudah diturunkan, tindakan itu harus menunggu viral terlebih dahulu. Padahal kata dia, sedianya aparat menindak sesuatu yang telah melanggar hukum.

Baca Juga

Dituduh Pasang Baliho Prabowo-Gibran di Atas Pos Polisi, Bawaslu Mojokerto Desak Polda Jatim Minta Minta Maaf

“No viral, no action? Sangat disayangkan bahwa APK tersebut akhirnya diturunkan karena viral dan protes di media sosial," katanya. 

Baca Juga

Reklame Prabowo-Gibran di Atas Pos Polisi Mojokerto, Kok Bisa?

"Seharusnya pihak-pihak berwenang dapat segera merespons pelanggaran tanpa menunggu kasus ini viral terlebih dahulu. Jangan sampai terkesan ada pembiaran dan baru ditindak setelah viral di media sosial,” katanya.

Ronny pun mengingatkan agar semua pihak ASN, TNI dan Polri tetap menjaga netralitas.

Baca Juga

Mayor Teddy Ajudan Menhan Prabowo Langgar Aturan: Sanksi Tegas, Jaga Kredibilitas Pemilu!

"Netralitas ini akan membuat pemilu berlangsung jujur dan adil," ucapnya.

Editor: Donald Karouw