TPPU Mantan Bupati Cirebon, KPK Periksa Politikus PDIP Nico Siahaan

Ilma De Sabrini ยท Selasa, 29 Oktober 2019 - 10:50:00 WIB
TPPU Mantan Bupati Cirebon, KPK Periksa Politikus PDIP Nico Siahaan
Politikus PDI Perjuangan Nico Siahaan. (Foto: ig)

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap politikus PDI Perjuangan Junico Bisuk Partahi Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan. Pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.

Pemeriksaan hari ini bukan yang pertama bagi Nico. Pada 30 November 2018, Nico pernah memenuhi panggilan pemeriksaan lembaga antirasuah tersebut.

"Hari ini, yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka SUN (Sunjaya) terkait kasus TPPU," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (29/10/2019).

KPK menduga ada duit haram dari korupsi Sunjaya yang digunakan untuk membiayai acara Perayaan Sumpah Pemuda yang diselenggarakan PDIP pada 2018. Hingga saat ini KPK telah menerima pengembalian uang sebesar Rp250 juta.

Uang tersebut diduga digunakan untuk membiayai acara Sumpah Pemuda tersebut. "Dan dari bukti yang kami dapatkan sejak proses kasus sebelumnya dan sudah terungkap di fakta persidangan itu ada pengembaliam Rp250 juta," ujar Febri.

KPK menduga ada penerimaan lain yang diterima Sunjaya yang telah dialihkan, dibelanjakan, dibayarkan, dihibahkan, dititipkan atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

Cara Sunjaya menyamarkan uang hasil gratifikasi itu melalui berbagai cara. Di antaranya, menempatkan di rekening nominee atas nama pihak lain namun digunakan untuk kepentingannya.

Kemudian, Sunjaya melalui bawahannya memerintahkan pembelian tanah di Kecamatan Talun, Cirebon sejak 2016 sampai dengan 2018 senilai Rp9 miliar.

Selain itu, Sunjaya juga memerintahkan bawahannya untuk membeli tujuh kendaraan bermotor yang diatasnamakan pihak lain, yaitu Honda H-RV, B-RV, Honda Jazz, Honda Brio, Toyota Yaris, Mitsubishi Pajero Sport Dakar, dan Mitsubishi GS41.

Atas perbuatannya Sunjaya disangkakan melanggar Pasal 3 dan atau Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Editor : Djibril Muhammad

Bagikan Artikel:







Lokasi Tidak Terdeteksi

Aktifkan untuk mendapatkan berita di sekitar Anda