Uang Kas Raib Rp600 Miliar, Mantan Dirut PNRI Bilang Tak Tahu

“Pertanyaan saya, Rp600 miliar ini kemana? Karena rekening konsorsium sudah habis. Uangnya kemana? Dilarikan kemana?” tanya jaksa KPK.

“Saya terus terang tidak paham mengenai AFIS bahkan nilainya pun saya tidak mengikuti,” jawab Isnu.

Jaksa kemudian langsung menduga bahwa uang itu hilang karena merupakan bagian dari fee commitment yang diserahkan pada sejumlah orang penerima aliran dana e-KTP. Namun, Isnu tetap bersikeras tidak mengetahui keberadaan uang tersebut.

“Saya tidak mengerti, terus terang,” ucap Isnu.

Seperti diketahui, konsorsium PNRI adalah perusahaan yang memenangkan tender proyek pengadaan e-KTP. Konsorsium itu terdiri atas Perum PNRI, PT Superintending Company of Indonesia (Sucofindo persero), PT LEN Industri (persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaputra. Diduga pemenangan tender ini sudah diatur sebelumnya agar dimenangkan oleh konsorsium PNRI.

Ketika bersaksi untuk terdakwa Direktur Utama PT Cahaya Wijaya Kusuma yang juga Direktur PT Murakabi Sejahtera Andi Agustinus alias Andi Narogong, Oktober 2017, Isnu Edhi Wijaya mengakui adanya lobi-lobi ke anggota DPR terkait proyek pengadaan e-KTP.

Menurut dia, setelah dimenangkan oleh konsorsium Perum PNRI, ada adendum kontrak hingga sembilan kali, termasuk di dalamnya untuk pembayaran terakhir dari Kemendagri ke konsorsium. Dalam dokumen yang dimiliki jaksa, Isnu mencantumkan ada 10 risiko dalam proyek pengadaan e-KTP. Salah satunya risiko politik yang masuk kategori pemerintah. Untuk mengatasi risiko politik terkait pembahasan dan persetujuan anggaran, perlu dilakukan lobi ke DPR. 

Editor: Zen Teguh