UMKM Wajib Sertifikasi Halal Mulai 17 Oktober, Pemerintah Siapkan 1,35 Juta Sertifikat Gratis

JAKARTA, iNews.id - Kewajiban sertifikasi halal mulai diberlakukan pemerintah secara bertahap pada 17 Oktober 2026 untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pelaksanaannya akan menyesuaikan kesiapan pelaku usaha serta sistem Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan penerapan bertahap diperlukan agar regulasi tersebut tidak menghambat aktivitas ekonomi nasional.

Baca Juga

Wajib Halal Mulai 18 Oktober 2026, Pemerintah Pastikan Tak Ada Penundaan

“Penerapannya (wajib halal) itu adalah disesuaikan dengan kesiapan (pelaku usaha). Baik kesiapan pelaku usaha maupun kesiapan sistem di BPJPH. Dan tentu kita terapkan bertahap,” kata Dradjad di sela ajang Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di JICC Senayan Jakarta, Rabu (14/10/2026).

Penerapan standar halal juga sempat dikaitkan dengan potensi hambatan non-tarif dalam perdagangan internasional. Namun, Dradjad menilai penggunaan standar produk merupakan praktik yang diterapkan berbagai negara.

Baca Juga

Ombudsman Dukung Wajib Halal Oktober 2026, Tegaskan Pemenuhan Hak Publik

“Di mana-mana kan kita masuk ke Eropa ada EUDR, walaupun belum diterapkan. Kemudian ada sustainability dan segala macam. Masuk ke Amerika ada biological standard, macam-macam juga. Semua negara pakai standard,” jelasnya.