Umrah Mandiri Kini Legal, DPR Minta Kemenhaj Segera Buat Aturan Pengawasan

JAKARTA, iNews.id - Komisi VIII DPR meminta Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) segera membuat aturan dan pengawasan pelaksanaan umrah mandiri yang baru saja dilegalkan. Instrumen itu dinilai perlu diperkuat sebelum umrah mandiri dimulai.

"Di sinilah peran Kementerian Haji dan Umrah, untuk segera menindaklanjuti ketentuan dalam undang-undang tersebut dengan peraturan pemerintah (PP) atau peraturan menteri (permen) yang lebih rinci," kata Selly, dikutip Minggu (26/10/2025).

Baca Juga

UNRWA Peringatkan Gaza Hadapi Musim Dingin yang Keras karena Israel Blokir Bantuan

Menurut dia, regulasi turunan ini harus memuat tata cara pelaporan jemaah umrah mandiri, mekanisme koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Ditjen Imigrasi, KJRI, serta Kementerian Perhubungan (Kemenhub), termasuk skema perlindungan hukum dan keselamatan jemaah selama di Tanah Suci.

"Jadi, semangat yang kami dorong adalah perlindungan negara terhadap warganya, bukan liberalisasi penyelenggaraan ibadah," ujarnya.

Baca Juga

Kabar Baik! Pemegang Semua Visa Masuk Saudi Kini Bisa Beribadah Umrah

"Karena apa pun bentuk pelaksanaannya, mandiri atau melalui penyelenggara resmi, setiap ibadah umrah harus tetap berada dalam koridor aman, tertib, dan bermartabat, sejalan dengan nilai-nilai gotong royong dan tanggung jawab negara terhadap rakyatnya," tutur dia.

Diketahui, pemerintah melegalkan pelaksanaan umrah mandiri. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Juga

Menteri Haji dan Umrah Bahas Pencegahan Korupsi Bersama KPK