UU Parpol Digugat ke MK, Masa Jabatan Ketua Umum Dipersoalkan

JAKARTA, iNews.id - Dosen hukum tata negara Edward Thomas Lamury Hadjon menggugat UU Partai Politik (Parpol) serta UU MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta masa jabatan ketua umum parpol dibatasi.

Permohonan itu teregister dengan nomor 22/PUU-XXIII/2025 pada Senin (10/3/2025).

Baca Juga

Pejuang Hamas yang Bersembunyi di Rafah Tak Akan Menyerah

Edward mempersoalkan Pasal 23 ayat (1) UU Parpol yang memuat pergantian kepengurusan partai politik termasuk ketua umum dilakukan sesuai AD dan ART. Dia meminta adanya pengubah soal masa jabatan ketum parpol.

"Pergantian kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dilakukan sesuai dengan AD dan ART dengan syarat untuk pimpinan partai politik memegang jabatan selama lima tahun dan hanya dapat dipilih kembali satu kali dalam masa jabatan yang sama, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut," bunyi petitum gugatan Edward.

Dia beralasan, ketiadaan batasan masa jabatan pimpinan partai politik menyebabkan kekuasaan yang terpusat pada orang atau figur tertentu dan terciptanya otoritarianisme dan dinasti dalam tubuh parpol.

Sementara terkait UU MD3, Edward ingin menguji secara spesifik Pasal 239 ayat (2) huruf d soal diberhentikan anggota DPR antarwaktu, dan diusulkan oleh partai politiknya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.