UU Tipikor Masih Lemah, Pemberantasan Korupsi Belum Maksimal

JAKARTA, iNews.id – Pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia dinilai kurang maksimal. Salah satu kendala berasal dari regulasi yang belum mencakup semua bentuk kejahatan rasuah.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menuturkan, setidaknya ada lima jenis tipikor yang ada di negara lain namun belum diadaptasi dalam peraturan perundang-undangan secara lebih rinci di dalam negeri.

Baca Juga

Bos NATO: Kita Target Rusia Berikutnya, Perang di Depan Pintu!

Lima jenis tipikor tersebut yakni memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri dengan tidak sah, dan suap di sektor swasta.

”Kemudian, berhubungan dengan asset recovery, walaupun UU di parlemen sudah lama, tapi sampai saat ini juga belum ada. Satu lagi yang berhubungan dengan menyuap publik asing," ujarnya pada seminar bertajuk "Urgensi Pembaruan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Selasa (19/3/2019).

Syarif lantas mengundang para pakar untuk bersama-sama mendiskusikan agenda pemberantasan korupsi, termasuk memperbarui atauu menyempurnakan undang-undang tipikor. Di sisi lain KPK akan terus bekerja, baik melalui pencegahan maupun penindakan.