Viral Gaji Guru di Ende Cuma Rp250.000, DPR: Memang Kondisi Guru di Daerah Memprihatinkan
JAKARTA, iNews.id - Video pengakuan guru SMKN VI Ende, Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) hanya mendapatkan gaji Rp250.000 per bulan viral di media sosial. Komisi X DPR RI menilai ketimpangan kesejahteraan guru antara deerah-daerah besar dan daerah terpencil sudah bukan rahasia lagi.
“Ini adalah potret miris pendidikan Indonesia di daerah-daerah. Kondisi seperti ini sering sekali kita temui di daerah-daerah terpencil,” kata Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira, Selasa (6/8/2024).
Andreas mengatakan, banyak guru-guru di daerah yang kesejahteraannya sangat minim. Terutama guru-guru honorer, yang bahkan seringkali gajinya baru dibayar berbulan-bulan.
Belum lagi, gaji yang didapat para guru-guru di daerah tersebut tidak sebanding dengan perjuangan mereka untuk mengajar. Andreas menyoroti banyaknya guru di daerah terpencil yang harus melewati medan berat untuk sampai ke sekolah demi mengajar anak-anak.
“Kita sering temukan guru-guru daerah terpencil harus berjalan kaki berjam-jam untuk mengajar, mereka keluar masuk hutan dan lembah, lewat jalur terjal, menyeberang sungai dengan fasilitas seadanya, dan lain sebagainya,” kata Legislator dari dapil NTT I ini.
Oleh karenanya, kata dia, DPR selama ini terus mendorong pemerintah untuk hadir dalam membantu meningkatkan sumber daya guru dan fasilitas di daerah 3TP (Tertinggal, Terluar dan Termiskin) agar tidak ada ketimpangan kualitas pendidikan. Andreas menyebut, ketimpangan sumber daya guru menjadi salah satu penyebab adanya gap kualitas pendidikan di kota dan daerah.
“Salah satu persoalan pendidikan di Indonesia adalah ketimpangan kualitas pendidikan antara sekolah dan kualitas pendidikan yang ada di kota dan yang ada di desa. Karena miskinnya fasilitas infrastruktur, kualitas guru dan jaminan kesejahteraan untuk guru," katanya.
Video viral itu direspons dari Pj Bupati Ende, Agustinus G Ngasu. Dia akan mengadukan aksi sejumlah guru SMKN 6 Ende ke Pemprov NTT.
Agustinus mempersoalkan etika para guru tersebut, dan mempersoalkan status kepegawaian mereka karena diduga ada yang merupakan PPPK.
Andreas menilai, Pemkab Ende seharusnya menjadikan aspirasi para guru sebagai bagian dari evaluasi.
“Seharusnya tidak perlu resistensi. Jadikan hal itu sebagai masukan dan bagaimana pemerintah melakukan perbaikan. Karena memang kondisi guru-guru di daerah cukup memprihatinkan, terutama para guru honorer,” katanya.
Editor: Faieq Hidayat