Viral Keluhan Pungli Parkir, YLKI Minta Pemerintah Tindak Tegas

JAKARTA, iNews.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan penagihan biaya parkir oleh juru parkir tanpa karcis resmi dari pemerintah daerah merupakan pungutan liar (Pungli). Pemerintah diminta bertindak tegas.

"Yang berhak memungut tarif parkir itu pemerintah daerah, dan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing pemda," ujar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi, Jumat (29/10/2021).

Baca Juga

Makin Melunak, Presiden Interim Venezuela Ajak AS untuk Bekerja Sama, Bukan Perang

Dia menyebutkan keberadaan karcis parkir resmi dari pemerintah daerah harus ditunjukkan oleh juru parkir bila tidak ingin ditetapkan sebagai pungutan liar.

"Jadi kalau ada pungutan parkir tanpa dengan karcis parkir yang dikeluarkan pemda, maka bisa disebut sebagai pungli," kata Tulus.

Baca Juga

Kebakaran di Jayapura, 5 Rumah Guru Ludes Dilalap Si Jago Merah

YLKI mendesak pemerintah daerah untuk menertibkan parkir liar yang meresahkan masyarakat khususnya di mini market yang hanya membutuhkan waktu singkat untuk memarkirkan kendaraan bermotornya.

"Oleh karena itu, pemda bisa menertibkan parkir-parkir liar karena hal tersebut merupakan pungli," kata Tulus.

Sebagaimana diketahui, warga Bekasi akhir-akhir ini dihebohkan oleh spanduk parkir gratis di Indomaret berbunyi sebagai berikut:

"Parkir Gratis. Khusus konsumen Indomaret, apabila ada pihak meminta uang parkir dan Anda merasa dirugikan, silakan laporkan Pasal 368-371 KUHP ke Polsek terdekat".

Dalam spanduk tersebut juga mencantumkan nomor polisi yang bisa dihubungi, yakni nomor Polsek Bekasi Selatan dan Polres Metro Bekasi. 

Editor: Muhammad Fida Ul Haq