Wacana Pilkada Lewat DPRD, Partai Perindo: Komunikasi Rakyat ke Kepala Daerah bakal Terganggu

Minggu, 25 Januari 2026 - 19:38:00 WIB

Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra dalam diskusi Sekolah Kebijakan Kita bertajuk polemik Pilkada tidak langsung melalui DPRD, di Twin House, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026). (Foto: Danandaya Arya Putra)

JAKARTA, iNews.id - Wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau secara tidak langsung belakangan mencuat dan menuai sorotan tajam belakangan ini. Politisi muda Partai Perindo, Manik Marganamahendra menilai, skema tersebut justru berpotensi memperlebar jarak antara rakyat dengan kepala daerah.

Hal ini disampaikan Manik dalam diskusi Sekolah Kebijakan Kita bertajuk polemik Pilkada tidak langsung melalui DPRD, di Twin House, Jakarta Selatan, Minggu (25/1/2026).

Baca Juga

Trump Ancam Negara NATO dengan Tarif 100% karena Berdagang dengan China

"Kemudian di tingkat provinsinya pun juga mungkin terputus karena akhirnya jadinya adalah subkordinat antara DPRD provinsi dengan Gubernur dan Wakil Gubernurnya, dan pertanyaannya adalah ke mana warga Jakarta harus mengadu?," ujar Manik.

Pria yang menjabat Wakil Ketua Umum IV DPP Partai Perindo ini menilai, Pilkada yang saat ini dipilih langsung oleh rakyat saja kerap kali belum mampu menjawab persoalan masyarakat di daerah. Apalagi ketika Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.

Baca Juga

Sekjen Perindo Ferry Kurnia Dorong DPR Percepat Revisi UU Pemilu demi Perkuat Demokrasi

“Masalahnya, kita milih DPRD saja belum tentu mereka mewakili kita gitu, apalagi dipilihkan sama DPRD. Kira-kira gambarannya seperti itu gitu ya,” tuturnya.

Baca Juga

Skor Layanan Publik Bangkalan Turun, Legislator Perindo Dorong 3 Langkah Pembenahan

Menurut Manik, persoalan biaya mahal dengan mengubah pilkada secara tidak langsung bukan solusi untuk memperbaiki sistem pemilu di Indonesia. Langkah yang lebih tepat adalah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap skema pemilu dan sistem politik di Indonesia.

"Perbaikannya adalah bukan dengan memberikannya kepada anggota DPRD misalnya, tapi dengan memperbaiki skema pemilunya, dengan memperbaiki skema politiknya gitu," ucapnya.