Wanda Hamidah Mundur dari Golkar: Indonesia is Not for Sale!

JAKARTA, iNews.id - Politikus Partai Golkar Wanda Hamidah menyatakan mundur dari partai beringin. Keputusan itu disampaikan saat DPR tengah membahas revisi UU Pilkada.

"I'm out from Golkar. I don't wanna be in a wrong side of history. I love my country too much (Saya mundur dari Golkar. Saya tidak mau berada di sisi sejarah yang salah. Saya terlalu cinta dengan negara saya)," tulis Wanda dalam keterangan unggahan akun Instagram @wanda_hamidah, Rabu (21/8/2024).

Baca Juga

Mengapa Paspor Malaysia Jauh Lebih Kuat Dibanding Indonesia?

Dalam unggahannya tersebut, dia mem-posting gambar yang menampilkan lambang garuda Pancasila. Gambar berlatar belakang biru tersebut menampilkan tulisan 'PERINGATAN DARURAT'.

Baca Juga

Komisi II DPR Rapat Bareng KPU Bahas PKPU Ubah Aturan Pilkada 2024 Sabtu 24 Agustus

"INDONESIA IS NOT FOR SALE (Indonesia tidak dijual). Panjang umur perlawanan!" tulis dia.

Baca Juga

Ikut Putusan MA, Baleg DPR Sepakat Usia Cagub-Cawagub 30 Tahun saat Pelantikan

View this post on Instagram

Baca Juga

DPR Tak Patuhi Putusan MK soal Usia Cakada, Muluskan Kaesang Maju Pilgub Jateng?

Baca Juga

DPR Tak Ikuti Semua Putusan MK, PDIP Terancam Tak Bisa Maju Pilgub Jakarta?

A post shared by Wanda Hamidah (@wanda_hamidah)

Diketahui, MK memutuskan ambang batas pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25 persen dari perolehan suara partai politik atau gabungan partai politik hasil Pileg DPRD, atau 20 persen kursi DPRD. Ketentuan itu tertuang dalam putusan nomor 60/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada Selasa (20/8/2024).

MK juga membuat klaster pencalonan kepala daerah berdasarkan persentase jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sebagai contoh, untuk provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5 persen di provinsi tersebut.