Wapres: Aturan Percepatan Pemenuhan Kebutuhan Guru di Papua Telah Diterbitkan

Baca Juga

Dialog dengan Wapres, PW Muhammadiyah Ingin Pengadilan HAM Dibangun di Papua

“Kita harapkan terobosan peraturan ini menjadi salah satu solusi untuk menjawab permasalahan ketersediaan tenaga pengajar di wilayah Papua,” tutur Wapres.

“Kuncinya adalah guru, ketersediaan guru. Kita harus menyiapkan itu,” katanya.

Baca Juga

Penampakan Kantor Wapres Ma’ruf Amin di Papua Selama 5 Hari

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Nunuk Suryani menjelaskan tindak lanjut dari Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2023 ini. Dia melaporkan, mayoritas tenaga pengajar di Papua merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA).

“Kami sudah melakukan tindak lanjut dari Permendikbud tersebut. Kami melihat bahwa di Papua ini dan Empat Pemekaran Daerah Otonom Baru, ada kearifan lokal Pak Wapres, bahwa guru-guru yang ada di sekolah-sekolah adalah lulusan SMA,” kata Nunuk.

Baca Juga

Wapres Ma'ruf Amin: Masjid Harus Berperan dalam Membangun Peradaban Islam

Nunuk menilai masih banyaknya kekurangan guru di wilayah Papua. Untuk itu, Kemendikbudristek bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kemenpan RB) merencanakan program agar para guru tersebut dapat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Kami melakukan kebijakan, guru-guru yang sudah dalam jabatan lulus SMA, yang sudah mengajar. Kami koordinasi dengan Menpan RB untuk bisa menjadi ASN,” ujarnya.