Wapres Ma'ruf Amin soal Film Dirty Vote: Harus Direspons dengan Baik 

Baca Juga

Infografis Nobar Film Dirty Vote di M Bloc Dilarang

Film Dirty Vote dirilis pada Minggu (11/2/2024). Film ini mengungkap berbagai dugaan kecurangan Pemilu 2024, di antaranya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres di Pilpres 2024 dan dugaan politisasi bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pemilu.

Penyaluran Bansos

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti dalam film itu menjelaskan pembagian bansos kian masif sejak 2009, 2014 hingga 2024. Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga

Wapres Ma’ruf Tanggapi Film Dirty Vote: Dinamika Politik Kita

Film Dirty Vote menyampaikan fakta frekuensi pembagian bansos menjelang pemilu lebih banyak. Jumlahnya bahkan lebih banyak jika dibandingkan dengan pembagian bansos di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dipaparkan, penyaluran bansos di era pemerintahan Jokowi cenderung meroket jelang Pemilu.

"Tahun 2008 santai, kemudian 2009 terjadi kenaikan, 2013 menjelang 2014 mulai rapat, kemudian 2019 kelihatan kerapatannya. Kita semua bisa melihat di sini sampai dengan Pemilu 2024 begitu rapat dan begitu banyak di sini, tiba-tiba keluar berbagai macam bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah," kata Bivitri.

Editor: Maria Christina