Zulkifli Hasan Minta Diperiksa 14 Februari 2020

Antara ยท Jumat, 07 Februari 2020 - 00:00 WIB
Zulkifli Hasan Minta Diperiksa 14 Februari 2020

Wakil Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. (Foto: iNews.id/Aditya Pratama)

JAKARTA, iNews.id - Ketua Umum DPP PAN, Zulkifli Hasan kembali batal diperiksa KPK terkait kasus dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014, Kamis (6/2/2020). Mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2009-2014 itu mengajukan permintaan diperiksa tanggal 14 Februari 2020.

Wakil Ketua MPR RI itu seharusnya diperiksa hari ini sebagai saksi untuk tersangka pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi (SUD). KPK menyatakan telah menerima permintaan Zulkifli Hasan tersebut.

"Kami telah menerima konfirmasi yang bersangkutan tidak bisa hadir dan meminta penjadwalan ulang tanggal 14 Februari 2020. Beliau mengatakan siap hadir dan memberi keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi perizinan perhutanan tahun 2014," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Kamis (6/2/2020).

Ini merupakan kali kedua Zulkifli Hasan tak memenuhi panggilan KPK. KPK pertama kali memanggilnya sebagai saksi kasus tersebut pada 16 Januari 2020.

"Alasannya tidak bisa hadir karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kami jadwal ulang," katanya.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan tiga tersangka yang terdiri atas korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014 Suheri Terta (SRT), dan pemilik PT Darmex Group/PT Duta Palma, Surya Darmadi (SUD). Korporasi tersebut diduga mengajukan permintaan kepada mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Perusahaan itu diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki PT Darmex Argo.

Nama Zulkifli Hasan disebut dalam konstruksi perkara tiga tersangka itu. Pada 9 Agustus 2014, Zulkifli Hasan yang masih menjabat Menteri Kehutanan menyerahkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan kepada Gubernur Riau saat itu Annas Maamun. Dalam surat itu Menteri Kehutanan membuka kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengajukan permohonan revisi bila ada kawasan yang belum terakomodasi melalui pemerintah daerah.

Surya diduga juga “beneficial owner” PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri adalah Komisaris PT Darmex Agro dan orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Dalam penyidikan itu, diduga Surya dan Suheri telah memberikan uang Rp3 miliar pada Annas Maamun terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014. Alih fungsi hutan itu terkait dengan lahan perkebunan milik Duta Palma Group dan PT Palma Satu dan kawan-kawan sebagai korporasi.

Oleh karena tersangka Surya diduga “beneficial owner” sebuah korporasi, dan korporasi juga diduga mendapatkan keuntungan dari kejahatan tersebut, maka penanggungjawaban pidana selain dikenakan terhadap perorangan juga dapat dilakukan terhadap korporasi.

Perkara itu merupakan pengembangan dari hasil OTT pada 25 September 2014 lalu. Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang dengan total Rp2 miliar dalam bentuk Rp500 juta dan 156 ribu dolar Singapura kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka. Dua tersangka itu yakni Gubernur Riau 2014-2019, Annas Maamun, dan; Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung.

Dua orang ini telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung. Dalam pengembangan perkara, KPK menemukan sejumlah bukti penerimaan lain Annas Maamun sebagai Gubernur Riau dari berbagai pihak. Kemudian KPK melakukan penyidikan untuk perkara suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Untuk perkara ini, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu Direktur Utama PT Citra Hokiana Edison Edison Marudut Marsadauli Siahaan, yang bersangkutan telah divonis bersalah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat.

KPK juga menemukan bukti lain aliran dana dari Annas Maamun terkait pembahasan anggaran Provinsi Riau dan mengembangkan perkara hingga memproses bupati Rokan Hulu saat itu, beserta ketua dan anggota DPRD Provinsi Riau. Seluruh perkara tersebut telah diputus di pengadilan hingga berkekuatan hukum tetap.

Editor : Rizal Bomantama