Kampanye Bersamaan dengan Ramadhan, Ongkos Politik Diprediksi Melonjak

JAKARTA, iNews.id - Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 diprediksi rawan politik uang. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meminta jajarannya untuk meningkatkan pengawasan terkait hal tersebut dalam Pilkada 2018.

Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dekatnya jarak antara hari pencoblosan dengan hari raya keagamaan berpotensi memunculkan politik uang berbalut ritual agama yang masif di masyarakat. Diketahui, pemungutan suara Pilkada 2018 dilaksanakan pada 27 Juni 2018 atau dua pekan pascaperayaan Idul Fitri.

"Perlu juga diperhatikan catatan kami di 2018 kampanye akan dilakukan di bulan Ramadan. Akan banyak politik uang berbau agama," ujar Bagja saat menjadi pembicara diskusi Polemik MNC Trijaya Radio, Wajah Politik Pilkada 2018 di Warung Daun Cikini Jakarta Sabtu (13/1/2018).

Bagja mencontohkan, beberapa kegiatan yang berpotensi disusupi politik uang antara lain pembagian zakat, kegiatan salat tarawih hingga halal bil halal atau open house di hari lebaran. "Jadi semua akan digunakan dan ini yang berpotensi membuat cost politik di 2018 lebih banyak," katanya.

Bawaslu sendiri menurut Bagja telah mengingatkan jajarannya untuk lebih meningkatkan pengawasannya dihari-hari tersebut. "Ini beban besar pengawas akan banyaknya hal-hal politik uang berbau agama," ungkapnya.

Editor: Achmad Syukron Fadillah