Produsen Pelumas Dukung KPPU Tuntaskan Monopoli Produk Oli

Dani M Dahwilani ยท Selasa, 28 Juli 2020 - 19:44 WIB
Produsen Pelumas Dukung KPPU Tuntaskan Monopoli Produk Oli

Perhimpunan Distributor, Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) mendukung KPPU menyelesaikan secara tuntas dugaan praktik monopoli oli AHM. (Foto: Perdippi)

JAKARTA, iNews.id - Perhimpunan Distributor, Importir dan Produsen Pelumas Indonesia (Perdippi) mendukung penyelesaian secara tuntas dugaan praktik monopoli oli yang melibatkan PT Astra Honda Motor (AHM) melalui persidangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Mereka menilai upaya hukum dalam penyelesaian dugaan kasus ini akan lebih fair bagi semua pelaku usaha karena sesuai dengan konstitusi yang ada.

“Tentu kami sangat menghargai upaya-upaya yang dilakukan KPPU. Karena langkah tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga jika terjadi perselisihan yang menyangkut persaingan usaha di antara para pelaku usaha di pasar, cara-cara yang sesuai dengan koridor hukum ini merupakan langkah yang terbaik. Karena fair, dan berdasar aturan main yang sah. Perdippi sebagai wadah bagi para pelaku usaha di sektor produk pelumas tentu bersikap obyektif dan berdiri di tengah-tengah semua anggota,” ujar Ketua Dewan Penasehat Perdippi, Paul Toar dalam keteranga persnya, Rabu (28/7/2020).

Keluhan soal adanya monopoli di jaringan bengkel AHM, yakni AHASS atas pemasaran minyak pelumas juga dilayangkan anggota Perdippi lain. Sebab itu, lanjut Paul, dalam membangun iklim usaha yang sehat penyelesaian dari dugaan yang mengarah ke perselisihan tersebut perlu diselesaikan secara transparan dan obyektif.

“Kami kira, KPPU sebagai lembaga yang diberikan otoritas dan amanah oleh undang-undang merupakan wasit yang tepat untuk penyelesaian persoalan. Karena bagaimana pun, iklim usaha yang sehat juga akan membuat industri maju. Jika industri maju bukan hanya konsumen saja yang diuntungkan tetapi juga perekonomian secara luas juga akan berkembang,” kata Paul.

Menurut dia, sebagai wadah bagi para pelaku usaha minyak pelumas di Tanah Air, telah mendapatkan laporan tentang adanya keluhan dari sejumlah produsen maupun distributor minyak pelumas soal adanya dugaan praktik monopoli di AHASS oleh AHM sejak 2011. Semua keluhan-keluhan yang disampaikan pelapor tersebut terus dipelajari dan diselidiki untuk dicari penyelesaiannya.

Namun, Paul mengaku tidak tahu persis sejak kapan KPPU investigasi atas dugaan tersebut. Termasuk kemungkinan ada kaitan dengan pengembangan dari kasus-kasus lain.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan lembaganya akan terus memantau praktik bisnis yang tidak sehat dan dijalankan oleh genuine oil. Dia juga menggarisbawahi pola yang digunakan agen pemegang merek otomotif saat memasarkan genuine oil dalam satu paket garansi kendaraan

"YLKI akan membongkar masalah ini, dan mendidik konsumen sebagai saksi hukum, mewakili konsumen rakyat Indonesia," tandas Tulus.

Sebelumnya, KPPU dalam keterangan tertulis , Selasa (14/7/2020) lalu, menyebutkan perkara ini merupakan inisiatif internal KPPU berdasarkan pengembangan kasus kartel skuter matik pada 2016 yang melibatkan AHM dan Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM). Setelah serangkaian investigasi dan mendapatkan bukti-bukti yang dirasa cukup dan diberkaskan, dugaan kasus ini kemudian dibawa ke persidangan.

Hasil sidang perdana yang digelar KPPU belum lama ini dilansir dari situs resmi lembaga itu, Selasa (14/7/2020), menyebutkan ada dugaan tying dan bundling yang dilakukan PT AHM dalam memasarkan pelumas sepeda motor melalui jaringan bengkel resminya, AHASS. Investigator menemukan adanya perjanjian eksklusif antara dengan main dealer dan AHASS.

Untuk dapat mendirikan bengkel AHASS pemilik hanya bisa menjual pelumas milik AHM. Sementara pelumas merek lain, meski dengan spesifikasi serupa seperti SAE 10W-30, JASO MB, API SG atau di atasnya tidak diperkenankan dijual di AHASS.

Karena itu, KPPU menyebut AHM diduga melanggar Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Editor : Dani Dahwilani