Petakan Persoalan Daerah Perbatasan, Air Bersih hingga Listrik Jadi Perhatian BNPPDT 

JAKARTA, iNews.id - Keterbatasan air bersih, listrik, dan jaringan internet masih menjadi persoalan di sejumlah kawasan perbatasan Indonesia. Kondisi tersebut menjadi perhatian Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) dalam menyiapkan program pembangunan infrastruktur dasar mulai 2027.

Kepala BNPPDT Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menemukan sejumlah kebutuhan mendasar tersebut saat melakukan pengawasan dan evaluasi (Wasev) di Pulau Rondo dan Kota Sabang, Aceh, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga

Buka Akses Terisolasi, BNPPDT Bentuk Tim Survei 4 Ruas Jalan Perbatasan di Kaltara

Menurut Maruli, persoalan yang dihadapi sejumlah kawasan perbatasan relatif serupa. Karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memastikan wilayah terdepan Indonesia memiliki fasilitas dan pelayanan dasar yang memadai.

“Bagaimana memfasilitasi daerah-daerah perbatasan ini sehingga betul-betul jadi beranda NKRI yang lebih baik,” ujar Jenderal Maruli.

Baca Juga

BNPPDT dan KSP Petakan Program Prioritas Daerah Terpencil, Dorong Akses MBG hingga CKG 

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian, yakni keterbatasan air bersih. BNPPDT akan mengkaji pembangunan sumur bor sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan air masyarakat dan personel yang bertugas di kawasan perbatasan.

Selain itu, keterbatasan pasokan listrik dan akses internet juga akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan solusi sesuai kondisi masing-masing wilayah.

Baca Juga

Kepala BNPPDT Tinjau Pembangunan Jembatan Termanu dan Kapsali, Targetkan Natal Selesai

“Mereka punya masalah air bersih, harus kita coba kemungkinan sumur bor. Terus mereka juga punya permasalahan tentang listriknya, internet juga buat mereka agak sulit,” katanya.

Hasil peninjauan tersebut akan menjadi dasar penyusunan prioritas pembangunan melalui Program Bangun Beranda Negeri. Program ini tidak hanya menyasar kawasan perbatasan, tetapi juga daerah terpencil seiring perluasan cakupan tugas BNPPDT.

Dia menargetkan, konsep penanganan dan kebutuhan pembangunan dapat segera dirumuskan agar pelaksanaannya mulai dipersiapkan pada awal 2027.

“Mudah-mudahan setelah ini nanti kita segera konsepkan apa yang perlu kita lakukan mulai dari awal tahun depan,” ucapnya.

Dalam kunjungan tersebut, dia juga meninjau Pulau Rondo yang berada di Laut Andaman dan menjadi salah satu pulau terluar Indonesia. 

Di lokasi ini, dia berdialog dengan personel Satuan Tugas Pengamanan Pulau Terluar (Satgas Pamputer) untuk mendengarkan langsung kondisi serta kebutuhan fasilitas penunjang pengamanan.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan mengunjungi Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Sabang, Titik Nol Kilometer Sabang, dan Satuan Radar (Satradar) 01 Sabang TNI Angkatan Udara.

Peninjauan tersebut sekaligus untuk melihat dukungan sarana dan prasarana pertahanan serta keamanan di kawasan perbatasan.

Pada kesempatan itu Maruli didampingi sejumlah pejabat BNPPDT, di antaranya Plh. Sekretaris BNPPDT sekaligus Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Nurdin, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Mayjen TNI Edi Nurhabad, serta jajaran pejabat terkait.

Melalui evaluasi langsung di lapangan, BNPPDT akan memetakan kebutuhan setiap wilayah agar pembangunan tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di kawasan terdepan Indonesia.

Editor: Kurnia Illahi