Ridwan Kamil: Dana Bagi Hasil Migas Bermasalah, Pemerintah Pusat Harus Transparan

Karena itu, ujar Ridwan Kamil yang juga Gubernur Jawa Barat itu meminta pemerintah pusat bersikap transparans dalam mengelola dana bagi hasil yang disalurkan kepada daerah-daerah penghasil migas. Pasalnya, dana bagi hasil tersebut sangat dibutuhkan pemerintah daerah untuk mendukung program pembangunan. 

Baca Juga

Pandemi Covid-19 Masih Mengancam, HUT ke-531 Majalengka Tanpa Hiburan Rakyat

Selain tuntutan tersebut, pria yang akrab disapa Kang Emil itu juga menyatakan, ADPMET akan memperjuangkan keberadaan ladang-ladang minyak marginal yang jumlahnya ribuan di seluruh Indonesia, agar dapat dikelola oleh pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Menurut dia, meskipun skalanya kecil, namun keberadaan ladang-ladang minyak marginal atau yang juga dikenal dengan istilah sumur minyak tua tersebut sangat luar biasa bagi daerah. Pasalnya, uang yang dihasilkan dari ladang minyak marginal dapat dipakai untuk membiayai pembangunan. 

Baca Juga

2 Yonhanud Kodam Siliwangi Latihan Tembak Senjata Berat di Jatim, Kasdam: Kalian Hebat

"Apa yang terjadi jika kita tidak diperjuangkan. Oleh Pertamina tidak dikelola, dikasihkan ke kita tidak, akhirnya diokupasi ilegal oleh masyarakat-masyarakat, organisasi-organisasi. Harusnya kita dapatkan hak, mau kita tertibkan kita tidak memiliki kewenangan, tapi kegiatannya ada," beber Ridwan Kamil. 

"Itu kita mungkin kelasnya puluhan miliar (rupiah). Kalau untuk Pertamina terlalu kecil, tapi bagi kami bisa jadi puskesmas, jembatan, alun alun, bansos (bantuan sosial), kan lumayan. Duit itu akhirnya gak jelas, padahal kan minyaknya ada," sambungnya.