Rakornas di UKSW, Menko Muhaimin Minta Anggaran Kemiskinan Difokuskan untuk Pemberdayaan

SALATIGA, iNews.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mendorong perubahan kebijakan anggaran penanggulangan kemiskinan agar lebih berorientasi pada pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan sekadar pemberian bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Muhaimin saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Jawa Tengah, Kamis (15/10/2026). “Setiap rupiah yang keluar dari APBN kita adalah anggaran untuk memandirikan masyarakat,” kata Muhaimin.

Menko Muhaimin Tekankan Perlindungan Asuransi Pekerja Migran Harus Menyeluruh

Menurutnya, anggaran penanggulangan kemiskinan perlu diarahkan untuk membuka akses pekerjaan, memperkuat keterampilan, mengembangkan usaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan begitu, warga yang mampu mandiri dapat beralih menjadi pelaku ekonomi produktif.

Muhaimin menegaskan, bantuan sosial tetap diperlukan bagi kelompok yang membutuhkan perlindungan, terutama lanjut usia dan penyandang disabilitas. Namun, masyarakat yang memiliki kapasitas untuk mandiri perlu mendapat dukungan pemberdayaan yang tepat sasaran.

Menko Muhaimin Minta Desa dan Pemda Siapkan Sistem Perekrutan Terbaik untuk Pekerja Migran

Pemerintah juga menaruh perhatian pada pengangguran lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK). Muhaimin menyebut sekitar 1,6 juta lulusan SMK masih menganggur sehingga diperlukan pembenahan pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

“Pendidikan mulai dari menengah hingga perguruan tinggi adalah cara kita memutus mata rantai kemiskinan dan meningkatkan kelas ekonomi masyarakat kita,” ujarnya.

18.849 Desa Jadi Binaan Perguruan Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, mengungkapkan jumlah desa binaan perguruan tinggi meningkat dari 17.108 desa pada 2025 menjadi 18.849 desa pada 2026.

Pada 2025, sebanyak 250 perguruan tinggi telah mengimplementasikan komitmen pendampingan desa. Bahkan, 10 perguruan tinggi berkontribusi terhadap 12.056 desa binaan.

Selain pendampingan, sebanyak 12 perguruan tinggi berkomitmen menyediakan beasiswa bagi 2.792 kader pemberdayaan masyarakat desa. Program ini diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang berperan langsung dalam pembangunan desa.

Perguruan tinggi yang terlibat antara lain UKSW, Universitas Hasanuddin, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Kristen Duta Wacana.

Melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan dunia usaha, pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta mempercepat pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Editor: Kastolani Marzuki