Izin Usaha 5 Korporasi di Kalbar Dibekukan akibat Karhutla, Tersebar di Ketapang dan Sanggau

KUBU RAYA, iNews.id - Pemerintah membekukan izin usaha lima korporasi di Kalimantan Barat (Kalbar). Tindakan tersebut berkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) atas persetujuan Presiden Prabowo Subianto. 

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyampaikan langkah penegakan hukum tersebut saat meninjau lokasi karhutla di Desa Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2026). 

Baca Juga

Titik Api Karhutla Kalbar-Kalteng Melonjak, Jadi Prioritas Penanganan Nasional

Dia menegaskan penanganan karhutla dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menurutnya, sanksi terhadap perusahaan tidak berhenti pada pembekuan izin usaha. Pemerintah juga menerapkan paksaan pemulihan lingkungan terhadap perusahaan yang dikenai sanksi.

Baca Juga

Karhutla di Kalbar Belum Padam, 31 Titik Api Terdeteksi hingga Hari Ini

Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana, kasus tersebut akan dilanjutkan ke proses hukum pidana. 

"Ada 5 lagi yang saya umumkan di Kalimantan Barat. Sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto bahwa kita menerapkan hukum yang adil tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," kata Raja Juli.

Baca Juga

Karhutla Meluas, Pemprov Kalteng Tetapkan Status Tanggap Darurat hingga 29 September

Lima perusahaan yang izinnya dibekukan tersebar di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Sanggau.

Di Kabupaten Ketapang, pemerintah membekukan izin PT Mahkota Rimba Utama dengan luas PBPH 74.480 hektare. Kemudian, PT Hutan Ketapang Industri dengan luas 100.150 hektare dan PT Mayawana Persada Mas dengan luas 136.710 hektare.

Sementara di Kabupaten Sanggau, dua perusahaan yang dikenai pembekuan izin yakni PT Duta Andalan Sukses dengan luas 31.080 hektare dan PT Wana Lestari Jaya dengan luas 29.140 hektare.

Pemerintah berharap langkah tegas tersebut menjadi peringatan bagi seluruh pihak agar tidak melakukan pembakaran maupun pembukaan lahan dengan melanggar aturan.

Penegakan hukum dinilai penting untuk mencegah karhutla kembali meluas di Kalimantan Barat. Pemerintah juga menekankan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai bagian dari sanksi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Editor: Kurnia Illahi